PONTIANAK POST — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Indonesia selama lebih dari 17 tahun belum memiliki perencanaan pengelolaan mangrove nasional. Ini mengakibatkan tekanan terhadap habitat tersebut terus meningkat.
“Kami minta pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang merusak secara masif ekosistem ini,” ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (8/8) lalu.
Indonesia tercatat memiliki lahan mangrove terbesar di dunia, yakni 3,4 juta hektar atau sekitar 20 persen dari total 17,2 juta hektar secara global. Ekosistem mangrove adalah salah satu penyerap karbon terbesar dan menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Upaya perlindungan dan pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu.
Kontribusi dunia usaha juga menjadi sorotan. Departement Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pelindo Persero, Fabrianto Zenny Sulistyo Hari Murti, memaparkan program Carbon Village Pelindo atau Pelindo Lestari yang mencakup penanaman mangrove seluas 835 hektar, pengelolaan 64,6 ton sampah plastik, dan penyelamatan lingkungan seluas 51.492 hektar. Program tersebut juga mengembangkan inisiatif berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Yanto, menambahkan bahwa sejak 2021 rehabilitasi mangrove yang dijalankan Pelindo telah mencapai luasan signifikan di berbagai wilayah seperti Banten, Riau, Kalbar, Kalteng, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Capaian tahunannya meliputi 168 hektar (2021), 192,65 hektar (2022), 268 hektar (2023), 206 hektar (2024), dan 134,5 hektar pada 2025 hingga Agustus, dengan total keseluruhan 834,65 hektar.
"Untuk program penanaman pohon, komitmen Pelindo juga terus meningkat. Pada 2021 tercatat 3.275 bibit, lalu melonjak menjadi 253.656 bibit pada 2022, diikuti 163.680 bibit pada 2023, dan 7.900 bibit pada 2024," kata Yanto.
Yanto mengatakan Rakornas PPEM di Mempawah ini menjadi tonggak penting penguatan sinergi nasional dalam pelestarian lingkungan. Lanjutnya, dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, ekosistem mangrove diharapkan tetap terjaga sebagai warisan alam strategis sekaligus penopang ketahanan pesisir Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan saat ini terdapat lebih dari 14 ribu hektar lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau.
“Kalimantan Barat memiliki luas mangrove lebih dari 162 ribu hektar, tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan tutupan mangrove terbesar, mencapai hampir 68 persen dari total provinsi,” ungkap Norsan.
Namun, potensi besar ini dibayangi tantangan serius, seperti alih fungsi lahan menjadi permukiman, tambak, dan pelabuhan. Aktivitas pembangunan, budidaya ikan dan udang, penebangan berlebihan, hingga illegal logging untuk arang dan kayu bakar, telah memicu kerusakan signifikan.
Tantangan lain mencakup lemahnya kelembagaan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi mangrove. Selain itu, keberhasilan penanaman sangat dipengaruhi musim dan cuaca, sehingga memerlukan perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor.
“Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan program rehabilitasi,” pungkasnya. (mse/wah)
Editor : Hanif