Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

Fraksi PAN DPRD Mempawah Tekankan Belanja Produktif dalam Pembahasan Perubahan APBD 2025

Wahyu Ismir Jartha Kusuma • Jumat, 12 September 2025 | 10:58 WIB
TANGGAPAN: Juru bicara Fraksi PAN menyerahkan tanggapan perubahan APBD 2025 kepada Ketua DPRD Mempawah.
TANGGAPAN: Juru bicara Fraksi PAN menyerahkan tanggapan perubahan APBD 2025 kepada Ketua DPRD Mempawah.

PONTIANAK POST – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/9/2025).

Juru bicara Fraksi PAN, Muhammad Guntur, S.IP, menyebutkan bahwa pihaknya mengapresiasi penyusunan perubahan APBD yang telah berpedoman pada regulasi seperti PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

“Perubahan anggaran seharusnya menjadi wujud kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Guntur menambahkan, efisiensi yang dijalankan Pemkab Mempawah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/S, antara lain berupa penghematan anggaran kegiatan seremonial, studi banding, seminar, publikasi, hingga perjalanan dinas.

Namun, Fraksi PAN menekankan bahwa penghematan tidak boleh hanya menyasar hal-hal formalistik. Efisiensi perlu menyentuh struktur belanja yang lebih besar agar terbuka ruang fiskal bagi program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi rakyat.

Selain itu, PAN juga menyoroti besarnya alokasi belanja aparatur dibandingkan anggaran untuk pelayanan publik. Karena itu, pihaknya mendorong pengawasan ketat terhadap pemangkasan perjalanan dinas sekaligus menuntut transparansi penggunaan dana hasil efisiensi.

“Efisiensi bukan sebatas pemotongan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat. Perlu ada ukuran kinerja yang jelas serta evaluasi dampak bagi masyarakat,” tegas Guntur. (wah)

Editor : Hanif
#Perubahan APBD 2025 #fraksi pan #DPRD Mempawah #efisiensi #Belanja Produktif Daerah