PONTIANAK POST – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tiga Program Prioritas Nasional (PROPN) Keamanan Pangan tahun 2026.
“Keamanan pangan merupakan fondasi utama kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, sulit mencetak generasi cerdas dan produktif,” ujar Juli saat membuka kegiatan advokasi terpadu PROPN Keamanan Pangan di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (6/4).
Dia menyebutkan, Pemkab Mempawah akan mengintervensi tiga program nasional, yakni Desa Pangan Aman, Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan sekolah dengan pembudidayaan keamanan pangan.
Program Desa Pangan Aman difokuskan pada peningkatan kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman sekaligus mendorong ekonomi desa. Sementara itu, program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyasar pasar agar pedagang menerapkan cara ritel pangan yang baik dan sehat.
Baca Juga: Kasus Santri Meninggal di Mempawah, Ponpes Labbaik Gandeng YBH untuk Pendampingan Hukum
Adapun program di lingkungan sekolah bertujuan melindungi siswa dari pangan jajanan berbahaya, sekaligus mencetak generasi yang sehat dan unggul.
Untuk pelaksanaan tahun 2026, Pemkab Mempawah menetapkan sejumlah lokasi intervensi, yakni Desa Wajok Hilir, Desa Galang, Desa Sungai Purun Kecil, dan Desa Sejegi. Program ini juga menyasar seluruh jenjang pendidikan serta Pasar Jungkat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Juli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam agenda kerja masing-masing.
“Program ini tidak akan berhasil tanpa sinergi semua pihak. Kita harus memastikan implementasinya berjalan optimal di lapangan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BBPOM Pontianak Hariani, jajaran OPD, camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Mempawah. Advokasi ini merupakan tindak lanjut audiensi bersama BBPOM Pontianak pada 12 Maret lalu. (wah)
Editor : Hanif