PONTIANAK POST – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan bukan hanya merupakan instrumen kebijakan pembangunan Kabupaten Mempawah, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah, M.V. Febrianto, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, kemarin.
Menurutnya, Bupati Mempawah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara terbuka agar setiap program yang dijalankan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.Baca Juga: Ria Norsan Minta Seluruh OPD Kalbar Percepat Serapan Anggaran APBD 2026
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mampu menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, aktual, dan strategis, sehingga langsung menyentuh kebutuhan warga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi APBD 2025, yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor perikanan dan pertanian.
Febrianto menegaskan pembangunan daerah harus berpihak kepada masyarakat kecil dan berlandaskan nilai keadilan sosial. Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menghasilkan evaluasi menyeluruh yang menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mempawah pada tahun-tahun mendatang. (wah)
Editor : Hanif