Ria Norsan Minta Seluruh OPD Kalbar Percepat Serapan Anggaran APBD 2026
PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar program pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Memasuki semester kedua 2026, setiap perangkat daerah diminta segera menyelesaikan berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
Arahan tersebut disampaikan Norsan saat mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah dalam Coffee Morning bersama jajaran kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7).
Menurut Norsan, percepatan penyerapan anggaran harus dibarengi dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: APBD Kalbar 2025 Raih WTP, Pendapatan Daerah Lampaui Target
Ia meminta setiap OPD segera memetakan persoalan, baik yang bersifat administratif maupun teknis, sehingga pelaksanaan program tidak terus mengalami keterlambatan.
"Saya meminta seluruh perangkat daerah segera menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program. Percepat prosesnya, tetapi tetap mengedepankan akuntabilitas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku," ujar Norsan.
Selain percepatan pelaksanaan program, ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antar sektor. Menurutnya, target pembangunan akan sulit dicapai apabila masing-masing perangkat daerah masih bekerja sendiri-sendiri tanpa kolaborasi.
"Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Setiap perangkat daerah harus saling mendukung agar program pembangunan berjalan terpadu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Norsan juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Meski indeks pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2025 telah mencapai 72,09 atau masuk kategori tinggi, ia meminta perangkat daerah tidak cepat berpuas diri.
Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, harus terus dilakukan melalui berbagai inovasi dan penguatan kerja sama lintas sektor.
Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara agar membangun budaya kerja yang lebih profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
