PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi meminta Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menindak setiap pelanggaran sesuai kewenangan yang dimiliki.
“BBM subsidi ini merupakan kebutuhan vital bagi sopir angkutan, nelayan, petani, dan pelaku usaha. Sehingga penyalurannya harus dilakukan dengan benar dan tepat sasaran,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Aula Kantor Bupati Mempawah, Kamis (9/7).
Juli mengatakan satgas dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 500.10/173/SETDA/2026 sebagai tindak lanjut aspirasi Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah yang mengeluhkan dugaan penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Dari hasil inspeksi di sejumlah SPBU, satgas menemukan dugaan penyalahgunaan barcode MyPertamina, penggunaan tangki modifikasi, pengisian BBM berulang, kendaraan tanpa kelengkapan administrasi, hingga dugaan penimbunan solar bersubsidi.
Baca Juga: Menguak Sejarah Benteng Kota Batu Mempawah, Benteng Pertahanan yang Lahir dari Perebutan Takhta
Karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sistem verifikasi barcode MyPertamina, Polres Mempawah menindak praktik pelangsiran dan penimbunan, serta UPT PPD Wilayah Mempawah bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas meningkatkan pengawasan administrasi kendaraan.
"Saya berharap satgas tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga dapat melakukan penindakan sesuai kewenangan yang dimiliki, dengan tetap mengedepankan langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem pengawasan berbasis data serta teknologi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Mempawah, Abdul Malik mengatakan hasil evaluasi satgas merekomendasikan monitoring rutin di seluruh SPBU, penyempurnaan sistem barcode MyPertamina, pengetatan pemeriksaan barcode dan STNK, penataan jalur antrean, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menurutnya, satgas juga akan menyusun laporan evaluasi bulanan kepada bupati dengan target menekan penyalahgunaan solar bersubsidi, meningkatkan ketepatan sasaran distribusi, serta mewujudkan pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (wah)
Editor : Hanif