PONTIANAK POST – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pada APBD 2026, Mempawah kehilangan pemasukan TKD sekitar Rp137 miliar.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Mempawah harus memangkas sejumlah belanja pembangunan dan menyesuaikan berbagai program pelayanan masyarakat. Mulai dari perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi hingga pemberdayaan UMKM ikut terdampak.
“Pemerintah Kabupaten Mempawah terpaksa memangkas anggaran pembangunan. Misalnya, peningkatan jalan, perbaikan jalan rusak pasca banjir dan lainnya harus kita kurangi. Padahal, pengajuan perbaikan jalan dari desa, kelurahan hingga kecamatan cukup banyak,” kata Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi kepada Pontianak Post, kemarin.
Perbaikan Jalan hingga Program Kesehatan Dikurangi
Juli mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menentukan program berdasarkan skala prioritas. Salah satu yang terdampak adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Pemangkasan juga menyentuh sektor kesehatan. Program penanganan stunting, gizi buruk, pemenuhan gizi ibu hamil, pengendalian penyakit, hingga promosi kesehatan harus disesuaikan.
“Untuk program kesehatan juga terdampak pengurangan. Misalnya penanganan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan. Penanganan terhadap penderita penyakit jantung, diabetes, gagal ginjal berkurang dibandingkan biasanya,” ujarnya.
Pasar Murah dan UMKM Ikut Terkena Imbas
Program pengendalian inflasi juga tidak luput dari penyesuaian. Pemkab Mempawah mengurangi kegiatan pasar murah yang sebelumnya mampu menyediakan sekitar 1.000 paket sembako.
“Kita mengurangi kegiatan pasar murah. Yang biasanya kita bisa menyediakan 1.000 paket, sekarang hanya bisa 100-200 paket sembako murah saja untuk masyarakat,” kata Juli.
Program pemberdayaan masyarakat juga dikurangi. Kegiatan pelatihan UMKM dan bantuan modal usaha disebut tidak lagi dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
Dampaknya dirasakan kelompok masyarakat yang bergantung pada dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha.
Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Belum Maksimal
Di sektor pendidikan, Pemkab Mempawah juga harus meminimalkan sejumlah program. Salah satunya berkaitan dengan upaya mendukung wajib belajar sembilan tahun.
Juli mengatakan kemampuan pemerintah daerah saat ini belum cukup untuk memberikan dukungan optimal, seperti penyediaan perlengkapan sekolah dan beasiswa.
“Kalau TKD cukup, menurut dia, Pemkab Mempawah bisa menjalankan program gratis belajar 9 tahun dengan penyediaan alat sekolah atau beasiswa dan sejenisnya,” ujarnya.
Pelatihan Kerja dan Pengentasan Pengangguran Terbatas
Keterbatasan anggaran juga memengaruhi program pengentasan pengangguran. Pemkab Mempawah tidak dapat memaksimalkan pelatihan kerja karena keterbatasan sarana dan prasarana di balai latihan kerja.
Padahal, sebelumnya pemerintah daerah dapat menggandeng perusahaan untuk menggelar pelatihan. Jenis pelatihan antara lain otomotif, permesinan, tata boga dan menjahit.
“Kalau dulu, kita bisa kerja sama dengan perusahaan, misalnya PT BAI melaksanakan pelatihan kerja bidang otomotif, mesin, tata boga, menjahit dan lainnya,” papar Juli.
Pemkab Mempawah Cari Sumber Pendanaan Lain
Pemkab Mempawah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mengurangi tekanan akibat pemangkasan TKD. Namun, upaya tersebut menghadapi keterbatasan regulasi dan sumber penerimaan.
“Aturan dari pusat membatasi ruang pemerintah daerah untuk lebih jauh dalam menggali potensi daerah. Sumber daya yang bisa kita gali hanya dari sektor PBB, retribusi, pajak restoran yang nilainya tidak terlalu signifikan,” kata Juli.
Karena itu, pemerintah daerah menetapkan belanja berdasarkan skala prioritas. Pemkab Mempawah juga mengajukan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kementerian.
“Kalau kita lihat porsi anggaran itu banyak di pos kementerian. Maka, kita tetap menyampaikan pengajuan dan usulan-usulan anggaran kepada kementerian, walaupun tidak semuanya bisa terakomodir,” tuturnya.
Gaji Pegawai Jadi Prioritas hingga Desember
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, belanja pegawai menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Mempawah. Juli menyebut belanja pegawai termasuk pembayaran gaji harus diamankan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Kita tidak mau menzalimi pegawai yang sudah bekerja keras melayani masyarakat. Maka, belanja khususnya pembayaran gaji pegawai menjadi prioritas. Sehingga, gaji pegawai kita pastikan aman hingga Desember agar tidak menimbulkan gejolak,” tegasnya.
Juli menyebut terdapat daerah yang menghadapi kesulitan membayar gaji pegawai hingga akhir tahun. Namun, Pemkab Mempawah memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di daerahnya.
“Kita tidak ingin pegawai merasa tidak dilindungi hak-haknya. Maka, kebijakan Pemkab Mempawah memprioritaskan pegawai agar mereka bisa bekerja maksimal melayani masyarakat,” katanya.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, belanja pegawai menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Mempawah. Juli menyebut pembayaran gaji harus diamankan agar hak pegawai tetap terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ketentuan mengenai proporsi belanja pegawai daerah mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam Pasal 146, daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Daerah yang sebelumnya memiliki porsi belanja pegawai di atas angka tersebut wajib melakukan penyesuaian paling lama lima tahun sejak UU tersebut diundangkan.
“Kita tidak mau menzalimi pegawai yang sudah bekerja keras melayani masyarakat. Maka, belanja khususnya pembayaran gaji pegawai menjadi prioritas. Sehingga, gaji pegawai kita pastikan aman hingga Desember agar tidak menimbulkan gejolak,” tegas Juli.
Ia mengatakan Pemkab Mempawah berupaya memastikan hak pegawai tetap terpenuhi meski ruang fiskal daerah menyempit. Langkah tersebut dinilai penting agar aparatur tetap dapat menjalankan pelayanan publik secara maksimal.
Program yang Tertunda Akan Diusulkan Lagi
Pemkab Mempawah akan kembali mengusulkan program yang belum dapat direalisasikan pada APBD 2026. Program tersebut akan ditempatkan sebagai bagian dari skala prioritas pada 2027 dan tahun berikutnya.
Pemerintah daerah juga akan memperluas kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Beberapa kebutuhan yang disebut antara lain pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan WC umum.
“Kita juga akan memaksimalkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Misalnya dalam program RTLH, penyediaan WC umum dan sejenisnya. Kita ingin perusahaan-perusahaan mengambil peran melalui program CSR,” ujar Juli.
Juli meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, ia memastikan Pemkab Mempawah tetap berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menjaga pembangunan dan pelayanan publik.
“Yang tidak terakomodir tahun ini, mungkin tahun depan akan kita prioritaskan lagi untuk diusulkan. Maka, kita minta masyarakat agar memahami kendala anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Yang pasti kami akan memaksimalkan segala potensi yang ada untuk pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro