SEBAGIAN besar peninggalan barang bersejarah milik Sultan Hamid II hilang dijarah oleh Jepang saat mereka menginvasi Kalimantan Barat (Kalbar) pada 1941-1944. Hanya ada beberapa peninggalan yang masih tersisa, baik itu foto, dokumen, hingga barang pribadi milik perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila itu.
SITI SULBIYAH, Pontianak
TIDAK banyak barang bersejarah Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hamid II, tersisa di Keraton Kadariah Pontianak. Saat Pontianak Post menyambangi bangunan bersejarah yang menjadi Istana Kesultanan Pontianak itu, Rabu (17/6), terdapat beberapa bingkai yang bercerita tentang putra sulung Sultan Pontianak ke-6 itu. Letaknya, tepat di sisi kiri dari pintu masuk, berjejer rapi di dinding kayu berwarna kuning. “Itu foto Sultan Hamid II,” kata Syarif Hamdan, pengurus Keraton Kadariah Pontianak, sembari menunjukkan foto yang dimaksud.
Di foto itu, Sang Sultan, terlihat gagah dengan pakaian telok belanga khas Pontianak berwarna kuning. Posisi bingkai, berada di tengah dan paling tinggi di antara bingkai lainnya. Di dinding tersebut juga tertempel foto-foto beliau ketika masih muda dan eksis dalam pangung politik nasional. Salah satunya foto ketika beliau menghadiri pertemuan wakil-wakil RI dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).
Dari deretan bingkai itu, yang cukup menonjol adalah lambang asli negara Indonesia, Garuda Pancasila. Ada beberapa bingkai lambang negara ini, salah satunya adalah duplikasi Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia. Adapula gambar yang menunjukkan urutan transformasi burung garuda yang diracang oleh Sultan Hamid II sebelum akhirnya menjadi lambang negara seperti saat ini.
Menurut Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati, beberapa barang yang punya kaitan dengan Sultan Hamid II, yang dipajang di Istana Kesultanan Pontianak, merupakan duplikat. Sementara yang asli, sebagian besar disimpan di Yayasan Sultan Hamid II yang berada di Jakarta. “Barang seperti kris dan baju Sultan Hamid II, masih ada beberapa di Keraton Kadariah,” ungkap Anshari.
Salah satu barang peninggalan bersejarah yang paling penting, adalah Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia (LNI), yang merupakan sketsa rancangan Sultan Hamid II beserta surat disposisi Bung Karno yang tercantum di dalamnya. Barang itu, kini disimpan di Yayasan Sultan Hamid II dan telah memperoleh sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai gambar rancangan asli lembaga negara Indonesia sebagai benda cagar budaya peringkat nasional yang ditandatangani Muhadjir Efendy.
Di yayasan yang dipimpinnya itu, juga menyimpan dokumen-dokumen dan transkrip-transkrip yang menjadi bukti bahwa, sulung dari Sultan Syarif Muhammad Alkadrie merupakan perancang asli lambang negara ini. “Ada juga beberapa kami simpan duplikatnya di kantor cabang,” tutur dia.
Barang bersejarah Keraton Kadariah, tak terkecuali Sultan Hamid II, sebagian besar telah hilang, terutama ketika penjajahan Jepang di Kalimantan Barat rentang tahun 1941-1944. Menurut Anshari, sejauh ini belum ada barang sejarah yang dikembali kepada pihak Keraton Kadariah
“Sampai saat ini peninggalan berupa benda, baik keris, songkok, baju dan lain sebagainya, belum ada lagi yang kembali,” kata dia.
Anshari berpendapat, perlu upaya untuk menjaga dan melestarikan barang-barang bersejarah terkait Sultan Hamid II, mengingat beliau memiliki jasa yang besar bagi bangsa Indonesia. Selain berjasa dalam merancang lambang negara, beliau juga turut andil dalam kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsa ini.
Menurutnya, selain layak mendapat gelar pahlawan nasional, pengharagaan terhadap Sultan Hamid II dapat dilakukan dengan membangunkan sebuah monumen yang menjadi pengingat, sekaligus dikenang jasa-jasanya oleh generasi berikutnya. Dirinya juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam melestarikan dan menjaga barang bersejarah terkait Sultan Hamid II dengan mendirikan sebuah museum.
“Di museum itu nantinya menjadi pusat peninggalan cagar budaya Lambang Negara Indonesia, termasuk sejarah Sultan Hamid II. Saya berharap ini dapat direspon oleh Pemkot Pontianak atau Pemprov Kalbar,” pungkas dia. (*) Editor : Ari Aprianz