Selama ini lanjut dia, Kalbar hanya sebatas mendatangkan beras-beras yang jenis peremium saja. Sementara jenis beras yang lain sudah bisa terpenuhi dari produksi lokal. Harapannya ke depan semua jenis beras dan produksi pangan secara umum bisa dipenuhi secara mandiri dari Kalbar. Sementara mengenai perubahan nomenklatur beberapa dinas menurutnya daerah hanya mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Beberapa Dinas yang kepalanya baru dilantik ini secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) memang ada sedikit perubahan. Semuanya disesuaikan dengan aturan terbaru yang ada.
“Ini kan kami (Pemprov) ada bubarkan (dinas) ESDM, ESDM itu ada industri di situ masuk ke Disperindag. Kemudian yang lainnya juga sesuai dengan perubahan nomenklatur dinas-dinas. Kami menyesuaikan saja, orangnya (kepala dinas) itu-itu saja,” pungkasnya.
Lima pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Syarif Kamaruzaman. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muhammad Munsif. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Florentinus Anum. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Heronimus Hero dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Linda Purnama.
Usai dilantik Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Syarif Kamaruzaman menyatakan kesiapan menjalankan arahan gubernur Kalbar kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Salah satunya melakukan percepatan-percepatan berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. “Nah untuk itu, dinas-dinas yang dilantik ini untuk segera mempercepat itu,” ucapnya.
Kedua perhatian khusus di bidang industri dan perdagangan. Karena kedua bidang ini nantinya digabung perumpunannya dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai aturan yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). “Karena memang terbitnya UU Nomor 3 itu sudah menarik seluruh kewenangan, terkait dengan Minerba itu tidak lagi di provinsi. Untuk saat ini ya, karena masih menunggu aturan turunan yang sudah satu tahun belum turun,” paparnya.
Dengan belum dikeluarkannya aturan turunan oleh pemerintah pusat, menurut Kamaruzaman persoalan Minerba sudah tidak ada lagi yang diurus pemerintah provinsi. Semua sudah dialihkan ke pemerintah pusat. Untuk efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan makanya dilakukan penggabungan Dinas Industri dan Perdagangan besama Dinas ESDM. “Selanjutnya arahan Pak Gubernur tadi khusus bahwa, kesan Pemda itu jangan dianggap selalu menghambat terkait dengan pekerjaan. Seluruh pekerjaan harus diproses secara cepat, seluruhnya harus ada SOP,” tutupnya.(bar) Editor : Super_Admin