Menurut keterangan warga, kebakaran terjadi mulai pukul 13.00. Sehingga mengakibatkan polusi udara di sekitar lokasi kebakaran. Kapolsek Pontianak Selatan Kompol Anne Tria Sefyna membenarkan kejadian tersebut.
“Pukul 13.00, kami mendapat laporan dari warga jika di Gang Ibrahim, Jalan Perdana Ujung ini terjadi kebakaran lahan. Kami bersama BPBD, dan Tim Samapta Polda Kalbar serta TNI pun langsung melakukan upaya pemadaman,” Kata Anne saat ditemui di lokasi kebakaran lahan, Rabu (22/2) sore.
Dikatakan Anne, hingga sore hari, aktivitas pemadaman dan pembasahan lahan gambut agar api tidak menjalar ke pemukiman warga. “Hingga saat ini upaya pembasahan bagian atas terus dilakukan. Tapi karena kondisi gambutnya lumayan dalam, sehingga butuh pasokan air yang lebih banyak,” kata dia.
Menurut Anne, saat ini kebakaran lahan di wilayah Pontianak Selatan terjadi di dua titik, yakni di Gang Ibrahim, Jalan Perdana Ujung dan di Parit Demang Dalam. “Untuk luas area yang terbakar Masih Kami hitung. Perkiraan lebih dari dua hektar,” paparnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 83 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Melansir website resmi BMKG Kalbar, titik panas terbanyak dideteksi berada di Kubu Raya sebanyak 36 titik dan Kabupaten Mempawah 14 titik (lihat grafis).
Kepala Satuan Tugas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel mengatakan, sehanyak 332 desa di Kalbar rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Untuk penanganannya, kita perintahkan seluruh BPBD di wilayah untuk melakukan patroli darat,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (22/2)
Daniel pun meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah pemukiman untuk tidak membakar sampah sembarangan, terlagi di saat angin kencang. “Material yang terbakar bisa terbang ke mana-mana dan hinggap di tumbuhan yang sudah kering,” pinta Daniel.
Lanjut Daniel, tentunya peringatan untuk tidak membakar sembarangan tersebut tidak hanya untuk masyarakat, melainkan juga kepada pihak korporasi dibidang perkebunan.
“Kepada siapapun, termasuk pihak korporasi di bidang perkebunan maupun perumahan,” tegasnya.
Karhutla Meningkat pada 2023
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di tahun ini akan lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir (2020-2022). Kondisi cuaca yang kering ini berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga langkah pencegahan harus dilakukan semua pihak terkait sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi.
Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perioritas pemerintah pada 2023. Hal ini seiring dengan adanya prediksi BMKG, bahwa pada 2023 kondisi iklim akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Sehingga hal tersebut berpotensi terjadinya peningkatan karhutla seperti yang terjadi pada 2019.
"Dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah 3 tahun terakhir terjadi La Nina. Sehingga diprakirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di 2019," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud meminta semua pihak terkait meningkatkan kewaspadaan. Termasuk agar secara intensif, kontinyu, dan konsisten melakukan upaya pengendalian. Kemudian, kementerian/ lembaga dan pemda bersinergi mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana, anggaran, dan lainnya.
"Segera selesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla. Jangan biarkan hal-hal teknis menghambat kinerja kita," ucapnya.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, sesuai prediksi BMKG pada tahun ini Indonesia akan mengalami anomali iklim. “Curah hujannya menipis yang bisa jadi lebih panas di bulan Mei dan Juni. Karena itu, pada akhir Februari atau awal Maret ini mungkin kita sudah mulai operasi modifikasi cuaca. Karena Pak Presiden biasanya akan pesan jangan sampai Lebaran ada asap," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengungkapkan, mengantisipasi datangnya musim kemarau yang lebih kering, pihaknya akan menginventarisasi semua sumber air. Antara lain, memastikan pemanfaatan volume air di bendungan dengan cara mengatur volume semaksimal mungkin. "Untuk itu yang sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," jelasnya.
Selain itu, dikatakan Jarot, akan dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada. Yakni sekitar 3.230 titik di 20 provinsi dan merehabilitasi sumur-sumur eksisting sebanyak 25 titik di 12 provinsi. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sumber air yang memadai, seperti bendungan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di musim kemarau.
Kemudian, lanjut Jarot, juga disiapkan skenario untuk melakukan pengeboran sumur-sumur baru di daerah kering air. Yakni kurang lebih 37 titik di 19 provinsi. Pihaknya akan mulai bergerak mengebor titik-titik yang diprediksi akan terjadi kekeringan tersebut pada Maret 2023. "Jadi, ini jangan sampai sudah terjadi kekeringan baru bergerak," ucapnya. (arf) Editor : Syahriani Siregar