Ibrahim, Ternak Juragan Kurban mengatakan, tahun ini stok hewan kurban yang disiapkan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu bisa menyediakan 3.000 ekor kambing dan 1.000 ekor sapi, tahun ini hanya menyediakan 1.000 ekor kambing dan 500 ekor sapi. Sapi dan kambing ini juga disebarkan di beberapa kabupaten di Kalbar.
"Kondisi ini yang memengaruhi harga sapi dan kambing jadi melonjak," ungkapnya.
Minimnya stok tahun ini, kata dia, terkendala pengiriman hewan kurban dari luar Kalbar. Pria yang sudah 8 tahun ini berdagang hewan kurban mengatakan, ada kebijakan pengiriman hewan kurban melalui kapal dibatasi hanya 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing.
"Kenapa perbedaan jauh? Karena ada kebijakan pemerintah (pengiriman) dijatah. Kalau dulu bisa datangkan dari NTT, Madura maupun dari Jawa per kapal bisa 250 ekor. Sekarang satu kapal hanya 50 ekor kambing dan 50 ekor sapi," jelasnya.
Kondisi ini, kata dia, menyebabkan penyediaan hewan kurban langka, sementara permintaan banyak. "Walau harganya tinggi, tetap permintaan juga tinggi. Bahkan walau kambing dan sapinya kecil-kecil juga dibeli," katanya.
Menurut Ibrahim, pihaknya lebih memilih memasok hewan kurban dari luar Kalbar karena harga yang relatif lebih murah dibanding sapi dan kambing lokal.
"Kalau mengharap kambing dan sapi lokal ada. Mungkin bisa mencukupi tapi harga lebih tinggi. Misal harga kambing lokal itu modalnya Rp2,7 juta di luar Kalbar bisa Rp2,3 juta saja," jelasnya.
Ibrahim mengatakan, saat ini harga terendah kambing yang dijualnya Rp2.950.000 per ekor untuk berat kambing 18-20 kilogram. "Itu kalau tahun lalu harganya hanya Rp2,5 juta. Sekarang naik Rp450 ribu per ekor," katanya.
Harga sapi untuk berat 190 hingga 200 kilogram, ia jual dengan harga Rp18. 500.000. Harga ini jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu hanya Rp15 juta. "Ini karena permintaan banyak barang sedikit," ujarnya.
Tingginya harga sapi dan kambing ini, kata Ibrahim tentu berdampak bagi pengurus masjid atau pun umat Islam yang mengadakan arisan hewan kurban.
"Jika tahun lalu satu sapi untuk tujuh orang, maka satu orang bisa Rp2,5 juta. Untuk sekarang satu orang minimal Rp3 juta. Jika yang sudah patungan dengan harga tahun lalu, pasti harus nambah," paparnya.
Ibrahim mengatakan, hewan-hewan yang didatangkan dari luar Kalbar memiliki perawatan yang berbeda, terutama ketika baru tiba. Selain perlu diistirahatkan dan memberi pakan dan minum, juga harus memperhatikan kondisi kesehatannya.
Misalnya jika dalam lima jam, ada hewan yang tidak mau makan, maka segera dipisahkan. Ini patut diduga mengalami penyakit mulut dan kuku (PMK). Hewan tersebut harus segera ditangani, jika tidak dalam 24 jam akan mati. Terpenting, kata dia hewan yang dijadikan kurban ini sudah divaksin.
"Tapi untuk PMK sudah tidak jadi kendala seperti tahun lalu, karena sudah ada penemuan vaksin. Terpenting segera dipisahkan dan diobati," ungkapnya.
Ternak Juragan Kurban, kata Ibrahim, juga menyediakan perawatan, pengantaran, dan penyembelihan hewan gratis. "Gratis perawatan dan pengantaran hewan hingga hari H, bahkan penyembelihan," pungkasnya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, terkait pelaksanaan pemotongan hewan kurban pemerintah sudah menetapkan standar operasional prosedur dalam pemotongan kurban guna mengantisipasi penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti PMK LSD dan PPR
Hero mengatakan SOP itu dituangkan dalam edaran yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Edaran itu berkaitan dengan pencegahan penyakit kulit berbenjol (Penyakit LSD) dan kewaspadaan terhadap penyakit peste des petits ruminants (PPR).
Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy skin Disease/LSD) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Peste Des Petits Ruminants (PPR) di Provinsi Kalimantan Barat.
Sampai saat ini, Kalimantan Barat masih bebas penyakit LSD dan PPR, sehingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran penyakit tersebut pada ternak kurban.
Pemerintah kabupaten/kota juga harus melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan penyakit mulai dari tempat penjualan sampai proses pemotongan hewan kurban. (mrd) Editor : Syahriani Siregar