PONTIANAK - Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji-Ria Norsan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) yang terakhir di masa jabatan sebagai kepala daerah, Kamis (17/8).
Seperti diketahui, keduanya bakal mengakhiri masa jabatan pada 5 September 2023 mendatang.
Di momen peringatan kemerdekaan ke-78 tahun RI, Gubernur Sutarmidji yang turut didampingi Wagub Ria Norsan menyampaikan bahwa siapapun yang nantinya bakal menjabat sebagai Penjabat (Pj) gubernur, maupun gubernur definitif, tinggal meneruskan apa yang sudah dicapai di masa kepemimpinan mereka 2018-2023.
“Bukan membanggakan, tapi ini (dilihat) dari progres, penilaian dari pusat. Seperti misalnya program Indeks Desa Membangun (IDM), desa sangat tertinggal sudah tidak ada, desa tertinggal 918 tinggal 16 yang tertuntaskan, desa mandiri dari satu, sekarang 877. Nah, buat lebih banyak lagi (desa mandiri),” ungkapnya ketika diwawancarai awak media usai upacara peringatan HUT ke-78 RI di Halaman Kantor Gubernur.
Tak hanya itu, dari berbagai aspek penilaian oleh pemerintah pusat, provinsi ini selalu masuk dalam lima besar nasional.
Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Dari penilaian terakhir, Kalbar menduduki peringkat tiga nasional.
Kemudian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang juga dinilai oleh KPK, Kalbar menduduki peringkat lima nasional. Bahkan, untuk nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kalbar telah berhasil menduduki peringkat dua nasional.
Lalu, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Kalbar berada di posisi kedua sebagai daerah tertinggi se-Indonesia.
Selanjutnya, dari sisi serapan anggaran dan realisasi pendapatan, untuk keduanya Kalbar sukses menduduki peringkat keempat dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami (pemprov) tidak klaim yang terbaik, mungkin salah satu yang terbaik. Artinya semuanya berjalan (baik), perencanaan (pembangunan) sudah benar,” katanya.
Orang nomor satu di Kalbar itu lantas menjelaskan capaian lima tahun di berbagai sektor pembangunan yang telah berhasil disentuh dengan baik.
Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan pasangan Gubernur dan Wagub Sutarmidji-Ria Norsan selama ini.
Capaian di Bidang Pendidikan
Untuk sektor pendidikan, Gubernur Sutarmidji mengatakan, di awal menjabat sebenarnya ia telah merencanakan membangun 100 SMA/SMK baru dalam lima tahun.
Namun sampai akhir masa jabatannya, hanya bisa terealisasi sebanyak 54 sekolah saja.
Masalahnya, menurut dia, bukan pada ketiadaan biaya untuk membangun gedung, tapi karena jumlah guru, dan pengelola sekolah yang terbatas.
“Kita (Kalbar) kekurangan guru sehingga (hanya terbangun) 54 sekolah. Kemudian solusinya, kita menambah ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah yang besar,” jelasnya.
Midji-sapaan karibnya mencontohkan, seperti di Kota Pontianak. Jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dengan daya tampung SMA/SMK sederajat baik negeri maupun swasta masih tidak imbang.
Jika dihitung masih ada sekitar 600-an pelajar yang tidak bisa tertampung.
“Makanya kita bangun SMA Mujahidin, kita tambah ruang-ruang kelas. Insyaallah untuk Pontianak ke depan sudah mencukupi. Tinggal diantisipasi saja kalau misalnya SMP Tsanawiyah berapa, harusnya tambah (ruang kelas),” ujarnya.
Walaupun penambahan ruang kelas bisa jadi solusi, tapi jumlahnya juga terbatas. Sebab sesuai aturan Kemendikbud Ristek, setiap satu sekolah maksimal hanya boleh ada 36 rombongan belajar (rombel).
Selain itu, Midji mengatakan dirinya sudah meminta izin Mendikbud Ristek agar dalam satu kelas tidak hanya bisa diisi 36 pelajar, melainkan maksimal bisa 38 pelajar.
“Jadi masing-masing kelas ditambah dua orang. Penambahan dua orang itu, kalau misalnya di Pontianak ada 20 sekolah saja, kemudian ruang kelasnya masing-masing sekolah ada 24 maka (penambahan) itu cukup besar. Bisa menambah daya tampung sekitar 800-an orang, bahkan lebih. Nah, itu solusi yang kita lakukan,” paparnya.
Hal serupa, lanjut dia, juga terjadi di kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Kubu Raya yang bertetangga dengan Kota Pontianak.
Di Kubu Raya, ia menyebutkan, lulusan SMP sederajat mencapai sekitar 10 ribu orang. Sementara, daya tampung SMA sederajat di daerah tersebut hanya sekitar enam ribu.
“(Artinya) ada 4.000-an anak di Kubu Raya yang harus cari sekolah di luar untuk SMA/SMK. Salah satunya di Pontianak. Nah, itu (penambahan ruang kelas/pembangunan sekolah baru) harus kita lakukan. Belum lagi di daerah-daerah (lain),” paparnya.
Ke depan, Midji berharap Pj Gubernur harus bisa merealisasikan hal tersebut. Minimal menambah atau membangun ruang-ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah di daerah.
“Tapi ada juga sekolah yang rombelnya hanya 24, walaupun (sekolahnya) bagus, tapi tidak ada lahan lagi (untuk menambah ruang kelas). Kita arahnya harus kerja sama dengan (sekolah) swasta-swasta yang memang kuat manajemennya, seperti Kemala Bhayangkari, Mujahidin, dan sebagainya,” jelasnya.
Bukan hanya bangunan sekolah, kondisi perabot sekolah juga menurutnya sempat banyak yang rusak. Akhirnya, dalam lima tahun terakhir Midji menyebut, pemprov sudah melakukan pengadaan sekitar 110 ribu set perabot.
“Kemudian biaya pendidikan kita baru bisa memberi beasiswa pendidikan gratis (untuk pelajar sekolah negeri). Nah, ke depannya itu kita perlu beasiswa untuk 210 ribu anak, itu perlu Rp250 miliar setiap tahun. Kalau infrastruktur (pendidikan) sudah genah, ini (beasiswa) tidak masalah, APBD mampu. Ini upaya dalam rangka kita mencegah agar jangan sampai ada anak putus sekolah,” katanya.
Selain upaya-upaya itu, dalam rangka menyikapi masalah ketidakmampuan keluarga menyediakan pakaian sekolah, setiap tahun pemprov juga memberikan bantuan seragam.
Jumlahnya mencapai 20-30 ribu set pakaian per tahun, khusus untuk pelajar dari keluarga yang tidak mampu.
“Perkiraan kita siswa kurang mampu itu bisa sampai 30-40 persen dari total seluruh siswa. Masih banyak di daerah-daerah itu anak-anak yang kaki ayam (makanya ada program bantuan),” tambahnya.
Midji menegaskan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dunia pendidikan harus terus menjadi perhatian dan prioritas. Hal itu berlaku bagi siapa pun kepala daerah yang memimpin Kalbar kelak.
“Dunia pendidikan harus kita bangun, tidak bisa tidak. Maka sekolah-sekolah harus dibangun bagus,” ucapnya.
Capaian di Bidang Kesehatan
Progres pembangunan di bidang kesehatan selama masa kepemimpinan Midji-Norsan, dapat dilihat dari perkembangan rumah sakit kebanggaan masyarakat Kalbar, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso.
“(Bidang) kesehatan, kita sudah membangun ruang rawat inap dengan ruang operasi (di gedung RSUD Soedarso yang baru). Itu kita punya 14 ruang operasi, ruang rawat inap itu dua gedung, pelayanan dan sebagainya,” ungkap Midji.
Untuk tahun ini, ia menyebutkan di kawasan RSUD tersebut kembali dibangun beberapa fasilitas. Seperti layanan kateterisasi jantung (cath lab) atau pusat pelayanan jantung terpadu. Kemudian ada pula Gedung Radioterapi yang rencananya bakal diresmikan pada 20 Agustus 2023.
“Kita juga mulai membangun ruang rawat inap untuk anak 100 tempat tidur. Kemudian klinik mata, gigi dan medical check up lengkap,” jelasnya.
Selain itu, di kompleks RSUD Soedarso, Midji menjelaskan juga sudah memiliki satu rumah sakit infeksius. Fasilitas ini khusus untuk pelayanan penyakit infeksi, termasuk melayani para pasien pindahan dari rumah sakit paru, dan lain sebagainya.
“Untuk rumah sakit infeksius seperti Covid-19, TBC, dan sebagainya, kita sudah punya lengkap dengan semua ruangannya itu tekanan negatif, sudah memenuhi standar,” ucapnya.
Midji juga menyampaikan rencana membangun rumah singgah untuk keluarga pasien. Terutama mereka yang datang dari luar daerah. Lokasinya akan menggunakan eks kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Jurusan Analis Kesehatan di bagian belakang.
“Ruangnya kita gunakan untuk rumah singgah (keluarga pasien). Mereka tidak perlu jauh, cukup sewa di situ, murah, supaya (keluarga) yang jaga pasien ini (nyaman),” paparnya.
Ketika semua fasilitas tuntas dibangun, Midji mendorong ke depan tinggal bagaimana rumah sakit milik pemprov itu terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Seperti dengan menyekolahkan dokter-dokter untuk mendapat pendidikan spesialis, bahkan subspesialis.
“Ini kan (menyekolahkan dokter) investasi untuk ke depan. Makanya dengan pelayanan dan kelengkapan seperti itu, BLUD Soedarso ini pendapatannya sudah bisa mencapai Rp89 miliar. Tahun ini lebih besar lagi. Target kita pendapatannya tahun ini Rp175 miliar, sekarang ini per Agustus sudah Rp182 miliar, 104 persen,” bebernya.
Peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Soedarso, menurutnya menjadi salah satu bukti bahwa RS tersebut cukup diminati. Kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Soedarso dinilai semakin tumbuh.
“Artinya pelayanan sudah semakin baik. Kalaupun ada (komplain) biasalah. Biasa kalau ada sekian persen dari layanan yang tidak memuaskan,” imbuhnya.
Dengan demikian, penataan RSUD Soedarso sudah hampir tuntas. Sebenarnya lanjut dia, jika RS milik pemerintah se-Kalbar ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin RS tersebut bisa menjadi mandiri.
Itulah yang diharapkan terjadi di RSUD Soedarso sehingga ke depan pemprov sudah bisa membantu RS daerah yang lain, terutama yang masih memerlukan bantuan untuk pengembangan.
“Dunia pendidikan kalau sudah tuntas, tinggal meningkatkan kualitas, kemudian rumah sakit sudah, tinggal infrastruktur jalan,” terangnya.
Capaian di Bidang Infrastruktur
Mengenai pembangunan infrastruktur, Midji kemudian menitikberatkan pada pembangunan jalan. Menurutnya, hal pertama yang harus diketahui, pembangunan jalan di Kalbar perlu biaya yang jauh lebih besar dibanding daerah-daerah di Pulau Jawa. Itu karena secara kontur, tanah di Pulau Kalimantan berbeda.
“Di Jawa itu kontur tanahnya, tanah mineral, bahkan berbukit, laterit, jadi keras. Kalau kita nih, kadang harus dipasang cerucuk dulu dan ini itu, sehingga mahal. Kalau di Jawa mungkin hanya Rp6 miliar per kilometer, kita bisa Rp8 miliar bahkan Rp9 miliar kalau peninggian, bahkan rawa ada yang ditinggikan 60 sentimeter,” paparnya.
Secara data, dari total 1.534 kilometer panjang jalan provinsi, Midji menjelaskan di awal dirinya menjabat yang kondisi mantap hanya 49 persen atau hanya sekitar 757 kilometer yang sudah mantap. Sisanya sekitar 757 kilometer dalam kondisi tidak mantap.
Jadi, jika dikonversikan dengan biaya pembangunan sebesar Rp8 miliar untuk satu kilometer, maka untuk bisa menuntaskannya butuh anggaran mencapai sekitar Rp6 triliun.
“Dari Rp6 triliun itu, kemampuan APBD kita untuk membangun jalan itu paling tinggi Rp400 miliar setahun. Artinya perlu 10-12 tahun baru selesai. Nah, di saat belum selesai, di titik lain sudah rusak lagi. Jadi tidak mungkin,” ungkapnya.
Demi mencari solusi terkait permasalahan tersebut, menurutnya pemprov terus mencari cara bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Hingga akhirnya dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov bisa ditingkatkan sekitar 80 persen.
“Kita bisa meningkatkan belanja untuk infrastruktur. Tahun ini Dinas PUPR itu anggarannya kurang lebih Rp1 triliun. Saya optimis minimal 78 persen (jalan provinsi) bisa kondisi mantap (di akhir 2023),” harapnya.
Dengan mengetahui kondisi tersebut, ia berharap masyarakat memaklumi. Sebab memang tidak mungkin untuk mencapai 100 persen jalan kondisi mantap dalam waktu yang singkat.
Bahkan, ketika ada kebijakan pemerintah pusat, soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Kalbar juga tidak mendapat alokasi seperti yang diharapkan.
“Karena apa? Karena dianggap Kalbar itu kemandirian fiskalnya kuat, (dianggap) bisa menangani (jalan) itu. Kita harusnya membayangkan, dengan persentase jalan mantap yang sudah 70 persen lebih saja, kita dianggap (kuat). Kalau sudah pusat menilai seperti itu, kita mau ngomong apa,” tambahnya.
Artinya, menurut dia, masih banyak provinsi lain di Indonesia yang kondisinya lebih parah dari Kalbar. Namun, ada juga daerah yang tertolong dari perhatian perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di dalamnya dan hal itu tidak dirasakan di Kalbar.
“Coba lihat Kalteng itu jalannya bagus-bagus, memangnya yang bangun pemerintah? Bukan. Perkebunan (perusahaan) yang bangunnya. Kalau kita di sini, dia (perkebunan) menggunakan jalan pemerintah, tak ada modal.
Makanya HGU 1,5 juta hektare di Kalbar ini tidak ada (gunannya) HGU itu, (harusnya jalan Kalbar) sudah bagus,” tegasnya.
Jika di akhir tahun ini jalan provinsi kondisi mantap bisa mencapai angka 78 persen, Midji menghitung masih butuh sekitar tiga tahun anggaran lagi untuk menuntaskan menjadi 100 persen.
Itu pun harus dilaksanakan dengan cara atau pola-pola khusus, lewat dukungan pemerintah pusat, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Pola-pola itu bahkan sudah saya sampaikan ke pusat. Harus begini, begitu (pola khusus). Itu akan mempercepat (pembangunan) infrastruktur. Intinya kami berdua berpesan, siapapun Pj gubernur, jalankan pemerintahan sesuai aturan. Jangan ada yang coba mengimprovisasi yang tidak jelas, kasihan masyarakat Kalbar. Kemudian, jaga iklim kondusif. Selama lima tahun kami memimpin Kalbar, alhamdulillah semua berjalan kondusif,” tutupnya.
Sementara itu, Wagub Kalbar Ria Norsan mengatakan, dalam lima tahun kepemimpinan bersama Gubernur Sutarmidji, sudah cukup banyak catatan tinta biru yang berhasil ditorehkan. Tinta biru yang dimaksud, menurut dia adalah catatan-catatan baik dan layak untuk dibanggakan.
“Terutama masalah tata kelola pemerintahan kita sudah mendapat penghargaan yang cukup lumayan. Kemudian juga penilaian dari pemerintah pusat bahwa Kalbar ini salah satu provinsi yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang sangat baik,” ungkapnya.
Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, ia menyebut, Kalbar mampu mempertahankan tren positif. Pertumbuhan PAD pun terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Termasuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang belum kami bisa wujudkan hanya (DOB) Provinsi Kapuas Raya, ini terkendala karena ada moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Tapi, insyaallah kalau nanti moratorium dicabut, kitalah (Kalbar) yang paling utama untuk pemekaran itu,” jelasnya.
Dari lima tahun perjalanan memimpin Kalbar, yang paling penting menurutnya adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah bisa tetap terjaga. Hal itulah yang diharapkannya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat selama ini.
“Dipercaya oleh masyarakat itu yang paling penting,” pungkasnya. (bar)
Editor : Syahriani Siregar