Para petani di Kalimantan Barat masih dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti kelangkaan pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk nonsubsidi, hingga obat-obatan. Di Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, Harian Pontianak Post akan menyoroti persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang masih dialami para petani di provinsi ini.
DENY HAMDANI, Pontianak
KETUA Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Affandie, menyampaikan bahwa persoalan pupuk subsidi sudah menjadi jeritan para petani sejak beberapa tahun belakangan. Penyebabnya adalah Pemerintah Pusat terus saja mengurangi kuota distribusinya, termasuk beratnya persyaratan yang harus dilalui kelompok tani, jika ingin memperolehnya. Hal inilah sesungguhnya yang sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan, tanpa solusi.
“Produksi sektor pertanian kita, memang sudah turun sejak lama. Wong kita makan saja kebutuhan beli berasnya dari impor negara India, Thailand, Kamboja, dan negara-negara lain penghasil beras. Beras petani lokal kita, memang tidak diserap sejak lama kok. Itu memang terjadi beberapa waktu lalu,” katanya, belum lama ini.
Menurut dia, mendorong Kementerian Pertanian menambah kuota pupuk subsidi untuk petani di Indonesia dan Kalbar memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah sejak lama. Namun dia menyayangkan, hal tersebut justru tidak dilakukan pemerintah di tingkat pusat. Malahan kuota pupuk subsidi terus saja dikurangi sepanjang tahunnya. Hasilnya petani-petani di manapun sudah lama menjerit terkait persoalan begini.
"Ini kan masalah klasik sekali. Mungkin karena ada kata subsidi tadi, uang negara untuk mensubsidi pupuk semakin mengecil. Di daerah kita sendiri susah berbuat, karena persetujuan kuotanya datang dari pempus. Jatah Kalbar itu tergantung dari pusat. Sering diajukan beras tetapi realisasinya kecil," ujarnya.
Pemerintah sendiri, lanjut dia, hanya mengalokasikan sekitar 30 persen kuota pupuk subsidi dari kebutuhan petani. Angka ini jelas saja menuai keluhan dan kendala bagi petani mengembangkan sektor pertanian skala besar. Di sisi lain petani tidak akan mampu membeli pupuk nonsubsidi, karena harganya mencapai 60 persen lebih mahal.
“Tercatat harga pupuk nonsubsidi 60 persen lebih mahal dari dari harga pupuk subsidi. Selain itu ada pula kebutuhan obat-obatan di pasaran yang naik hingga 100 persen,” ucap dia.
Kondisi ini, diakui dia, jelas saja menyebabkan petani tak berdaya. Politisi Partai Demokrat Kalbar tersebut mendesak agar pemerintah menambah kuota pupuk subsidi. Minimal, menurut dia, 10 persen dari jumlah yang ada saat ini.
“Karena keberadaan pupuk sangat-sangat dibutuhkan petani. Ditambah 10 persen jadi kita punya 40 persen untuk kebutuhan,” pungkas dia.
Akhir Juli 2023 kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah meminta Kementerian pertanian (Kementan) melakukan perbaikan terkait penyaluran pupuk. Hal itu disampaikan Anggota IV BPK Haerul Saleh saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementan tahun 2022 di Balai Embrio Ternak (BET) Jawa Barat. Dia mengatakan, masih ada data petani penerima pupuk melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang tidak valid.
"Yang perlu diperbaiki adalah data petani di e-RDKK yang datanya masih ada yang tidak valid," kata Haerul dalam keterangan resmi Kementan dilansir dari jawa pos group.
e-RDKK sendiri merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang datanya diinput berbasis online. Masalah ini segera diperbaiki sehingga pengelolaan anggaran yang ada dilakukan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kemudian meresponnya dan menyatakan secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait persoalan pupuk. Dia mengakui, pupuk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Saya janji semampu-mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk produktivitas pertanian tidak akan maksimal," katanya.
Di sisi lain, Haerul Saleh menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Seperti diketahui, penyaluran pupuk subsidi memang sering jadi sorotan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya sekali menyinggung soal pupuk.
Terbaru, saat Pencanangan Sensus Pertanian 2023 pada bulan Mei lalu, Presiden mengaku sering mendapat keluhan soal pupuk dari petani. Presiden berharap, Sensus Pertanian akan mengatasi persoalan data yang selalu kedodoran, termasuk data terkait pupuk.
"Kita tahu untuk menghasilkan kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini," kata Jokowi. "Akurasi kebijakan butuh akurasi data. Katakan kita putuskan pupuk subsidi 13 juta ton misalnya, dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang teriak, "Pak, pupuk nggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusi yang nggak betul. Kalau data akurat, gampang," kata Presiden, beberapa waktu lalu. (*)
Editor : A'an