
Oleh: Djoko Subinarto*
Pemerintah Indonesia secara resmi membantah adanya kesepakatan blanket overflight clearance bagi Amerika Serikat. Bantahan tersebut merupakan langkah diplomasi yang krusial.
Namun, bantahan itu tidak serta-merta meredam kegelisahan dan spekulasi di tingkat kawasan. Isu blanket overflight clearance, yang terkait erat dengan kedaulatan udara, memiliki resonansi yang melampaui aspek teknis birokrasi.
Bagi sebagian negara di kawasan, isu ini tidak semata menyangkut benar atau tidaknya sebuah kesepakatan, melainkan bagaimana arah kebijakan strategis Indonesia dipersepsikan.
Melalui konferensi pers pada Jumat (17/4), China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, merespons isu tersebut dengan mengaitkannya pada Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).
Jiakun menegaskan bahwa Piagam ASEAN dan TAC mengharuskan negara anggota bertindak sesuai prinsip tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional, serta menahan diri dari tindakan apa pun—termasuk penggunaan wilayah—yang dapat mengancam kedaulatan atau integritas wilayah negara anggota ASEAN.
Respons China tidak terlepas dari meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, setiap kemungkinan akses militer, termasuk izin lintas udara, menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas.
Negara-negara di kawasan, termasuk China, cenderung menilai langkah Indonesia tidak hanya dari pernyataan resmi, tetapi juga dari konsistensi praktik di lapangan.
Hal tersebut dapat dipahami. Dalam lanskap geopolitik yang semakin dinamis, bahkan ketiadaan kebijakan dapat ditafsirkan sebagai sinyal, terlebih jika menyangkut ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan proyeksi kekuatan.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang aktif dan berupaya menjaga keseimbangan di tengah rivalitas dua kekuatan besar. Namun, posisi tersebut semakin sulit dipertahankan secara sederhana ketika dinamika kawasan menuntut kejelasan sikap yang lebih tegas. Dalam beberapa kasus, sikap tidak memihak pun dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan terselubung.



