KEPALA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat Junaidi mengatakan bahwa transformasi digital penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar tidak kalah saing dengan produk dari luar karena gagap teknologi.
Hanya saja tak dipungkiri dia, masih banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Dimisalkan dia seperti pembiayaan/permodalan, cara pemasaran, akses pemasaran, dan masih banyak UMKM yang status informal belum memiliki NIB.
“Padahal dengan status usaha formal, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas pembiayaan, pendampingan, dan akses ke market supply chain sehingga dapat berkembang dan naik kelas,” kata Junaidi di Pontianak, kemarin.
Saat ini diungkapkan dia bahwa jumlah UMKM di Kalbar mencapai 225.713 unit. Angka ini, menurut dia, berdasarkan data dari SIPD di kabupaten/kota. Data itu yang tercatat di mereka hingga 31 Juli 2022. Jumlah tersebut, menurut dia, bertambah dari tahun 2022 sebanyak 196.656 UMKM.
Junaidi menyebutkan bahwa transformasi digital menjadi keharusan bagi UMKM seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat. Transformasi digital, menurut dia, bisa meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha UMKM.
Pemerintah, kata Junaidi, sedang menyusun basis data UMKM. Basis data ini, menurut dia, menjadi kebijakan pemerintah terkait keberadaan UMKM.
Sehingga, dia menambahkan, memantapkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian karena kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dan ketahanan ekonomi nasional.
“Pemerintah melihat salah satu strategi pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan karena merupakan faktor penting yang dapat menjadi akselerator perkembangan UMKM,” terang Junaidi.
Terkait pembiayaan, kata Junaidi, penyalurannya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin meningkat. Penyaluran KUR di tahun 2022, menurut dia, meningkat dua kali lipat dibandingkan penyaluran tahun 2023. Penyaluran itu diungkapkan dia, masih mendominasi di Kubu Raya dan Pontianak.
Ia menyebutkan penyaluran KUR terbanyak dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta. Lalu perbankan dengan penyaluran tertinggi adalah BRI dengan cakupan sebesar 84,42 persen.
Sektor penyaluran tertinggi yakni pertanian, perdagangan besar dan eceran. Baru kemudian perbankan Bank Mandiri, BNI, BPD Kalbar dan Bank Syariah Indonesia.
“Dorongan literasi keuangan UMKM merupakan langkah strategis untuk membantu perkembangan usahanya,” pungkas Junaidi. (mse)
Editor : A'an