PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson merespon pandangan sejumlah anggota dewan terkait nota keuangan pemerintah provinsi.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, misalnya. Harisson memberikan apresiasi terhadap catatan anggota dewan dari partai tersebut. Ada beberapa terobosan yang akan terus dilakukan.
Di antaranya, menjalin kerja sama lebih luas dengan pihak-pihak terkait dalam pemungutan pajak, mengembangkan kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi secara online, dan memberikan relaksasi pembayaran PKB dan BBNKB untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Terkait alokasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Harisson mengatakan, telah melaksanakan penyusunan program kegiatan terkait berdasarkan hasil pembahasan musrenbang.
Adapun program pembangunan yang direncanakan telah didasari dengan skala prioritas agar kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien.
Soal penelitian dan pengembangan bibit serta benih unggul, Pemprov Kalbar telah melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bekerjasama dengan peneliti eksternal, seperti nniversitas negeri atau universitas swasta.
Adapun penelitian yang dilaksanakan menyesuaikan dengan tema RKPD setiap tahunnya, untuk beberapa tahun terakhir penelitian dan pengembangan fokus dalam penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM dan penurunan stunting.
Soal pertanian, Harisson mengungkapkan, Pemprov Kalbar telah berupaya, melalui program penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai bagi para petani, melalui pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan guna mendukung kesejahteraan pangan bagi masyarakat.
Terkait aliran listrik ke kampung-kampung, Pemprov Kalbar telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan PLN UID Kalbar terkait pemenuhan kebutuhan listrik desa/dusun yang belum berlistrik.
Adapun upaya yang dilakukan antara lain melalui percepatan penguatan sistem kelistrikan dengan mendorong percepatan pembangunan SUTT 150 kV dan GI di wilayah utara dan selatan Kalimantan Barat.
Sehingga nantinya terhubung dapat mendukung pembangunan perluasan jaringan listrik ke desa atau dusun yang belum berlistrik.
Kapasitas layanan dan mutu rumah sakit, RSUD Soedarso sebagai rumah sakit rujukan utama dari seluruh rumah sakit kabupaten/kota. Namun demikian, pihak RSUD Soedarso tidak pernah menolak pasien yang dirujuk.
Semua tindakan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dan kondisi pasien.
"Adapun antrean penanganan pasien terjadi karena adanya over capacity pemakaian tempat tidur bagi pasien yang disebabkan banyaknya rujukan pasien BPJS, karena untuk rumah sakit besar di Pontianak, selain Rumah Sakit Yarsi, belum memiliki bekerjasama dengan pihak BPJS," jelasnya.
Untuk mengatasinya, Pemprov Kalbar berupaya mengajak rumah sakit swasta agar bisa memberikan pelayanan BPJS dan melakukan pembinaan kepada rumah sakit kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan.
Dari Fraksi Golkar, Pj Gubernur Kalbar juga menyampaikan pendapatnya. Misalnya strategi peningkatan pendapatan asli daerah, Pemprov sependapat terhadap peningkatan upaya-upaya yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD Kalbar. Sehingga potensi yang ada akan terus digali lebih optimal dalam meningkatkan PAD Kalbar.
Soal pengendalian banjir, Harisson menjawab telah dilaksanakan pemetaan daerah yang berpotensi banjir. Ada 471 desa atau kelurahan yang tersebar pada 14 kabupaten atau kota, yang telah dan akan terus dimonitor secara rutin. Selain itu Pemprov Kalbar juga bekerja sama dengan Pemkab dan Pemkot agar tetap siaga baik personil maupun peralatan yang dibutuhkan.
Selanjutnya, dalam menanggulangi bencana banjir yang telah terjadi, Pemprov Kalbar juga menyiapkan tempat evakuasi dan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak dengan bantuan Pemkab atau Pemkot.
Pun demikian soal pembelanjaan produk UMKM, Pemprov Kalbar mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang melaksanakan pendampingan terhadap UMKM di berbagai aspek seperti Pemasaran, Kelembagaan, Pengembangan Jaringan Kerja sama, Produksi, SDM, Pembiayaan dan Pengembangan.
Dari Fraksi Partai Nasdem, Harisson juga mengapresiasi. Misalnya terkait pasien BPJS yang membutuhkan tindakan operasi, selain operasi terjadwal.
Di RSUD dr.Soedarso memiliki 2 ruang Operasi di IGD untuk tindakan operasi cito atau darurat 24 jam pada kasus-kasus yang sifatnya darurat dan harus dilakukan tindakan operasi segera.
Kemudian, katanya, Pemprov Kalbar telah menugaskan dokter spesialis atau subspesialis tertentu untuk mengikuti pendidikan yang diperlukan.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga berupaya merekrut dokter luar atau swasta untuk bergabung dan memberikan pelayanan.
"Kami juga telah mengajukan permohonan kerjasama bantuan dokter residen spesialis atau subspesialis kepada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran spesialis dan subspesialis," pungkasnya. (den)
Editor : Syahriani Siregar