PONTIANAK - Meskipun diwarnai hujan deras dan seragam almamater biru yang basah, puluhan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak tetap menggeruduk kantor DPRD Kalbar, Selasa(24/10) sore. Dihadapan pengamanan ketat aparat kepolisian Polda Kalbar, mereka tetap menyampaikan sejumlah aspirasi.
Mulai dari dunia pendidikan dan terbaru soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Anggota DPRD Kalbar Tony Kurniadi dan Syarif Ishak Almutahar yang menerima langsung para pendemo di selaras gedung wakil rakyat.
Pendemo melalui TOA pengeras suara tetap meminta wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Kalimantan Barat, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, mahasiswa dan lainnya. Misalnya di bidang pendidikan, perwakilan mahasiswa ini bersuara lantang mengenai soal biaya kuliah, kuota bebas, dana beasiswa dan lain sebagainya.
"Kami menuntut keputusan pemerintah dan kemendikbud terutama dalam memberikan pendidikan yang layak, murah dan berkualitas bagi mahasiswa-mahasiswi se Indonesia," ucap salah satu pendemo dihadapan wakil rakyat.
Tuntutan lainnya adalah masalah keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi, yang dianggap mencederai keadilan politik di Indonesia dan Kalimantan Barat. Jangan sampai MK, seperti menjadi Mahkamah Keluarga. Pun demikian keputusan-keputusan yang dianggap merugikan masyarakat Kalbar harusnya ditolak.
Tony Kurniadi anggota DPRD Kalbar yang menerima pendemo secara langsung di selaras Gedung DPRD Kalbar menyampaikan silahkan sampaikan apa saja yang menjadi tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada para wakil rakyat. "Silahkan sampaikan apa saja tuntutan kawan-kawan kepada kami (DPRD Kalbar), sepanjang memang memperjuangkan hak-hak rakyat," ucapnya.
Di sisi lain, politisi PAN dari dapil Sambas ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa yang tengah berdemo, tetapi hanya ditemui 2 wakil rakyat. "Di sini saya juga perlu jelaskan, soal kehadiran pimpinan dan kawan-kawan DPRD Kalbar lainnya. Mereka sedang melakukan tugas daerah yakni studi banding ke Jakarta. Jadi tidak semua bisa menemui. Kebetulan jadwal tugasnya dari hari Senin sampai Kamis ini," ujarnya.
Tony juga menanggapi hal-hal yang disuarakan adik-adik mahasiswa. Misalnya soal keputusan terbaru MK, yang membuat ribut se-Indonesia. "Jangankan kami sebagai dewan di daerah. Wakil rakyat di Jakarta saja mungkin tidak bisa mengerti soal keputusan terbaru MK. Itu keputusan dipertanyakan dan kebetulan ranah keputusannya berada di pusat," kata dia.
Keputusan MK tersebut juga menjadi pertimbangannya, apakah dalil hukumnya sudah sesuai atau seperti apa. Pastinya keputusan tersebut punya situasi dan gejolak kawan-kawan mahasiswa di daerah.
Soal kependidikan ? Tony juga memberikan pemahaman bahwa DPRD Kalbar tentunya melakukan pengawasan sesuai kewenangan yakni di tingkat Provinsi Kalbar. Begitu juga dengan kewenangan pendidikan. Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi dan pusat memiliki kewenangan masing-masing. Misalnya tingkat SD/SMP proses pengawasannya berada di Kabupaten dan Kota. Untuk SMA dan SMK barulah berada di provinsi. Sementara soal perguruan tinggi, kewenangannya berada di tingkat Kemendikbud RI.
"Hanya saja, bukan berarti daerah membiarkan begitu saja. Apabila ada kebijakan yang jelas-jelas merugikan adek-adek mahasiswa, tentu kami akan berkoordinasi dan bertindak," pungkas dia.
Dari aksi tersebut, ada kejadian yang membuat sedikit tegang antara mahasiswa dan tony kurniadi. Itu adalah ketika tiba-tiba adzan sholat ashar bergema. Tony meminta izin melaksanakan kewajibannya sebelum bertemu kembali dengan perwakilan mahasiswa IKIP. Tetapi, ada yang merespon dianggap meninggalkan perwakilan mahasiswa.
"Tidak ada yang ditinggalkan, kami sholat sebenar kemudian akan bertemu kembali kalian (mahasiswa)," sambung Syarif Ishak Almutahar berlalu sebentar menuju Mushola Gedung DPRD Kalbar.(den)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post