Bahas 12 Raperda 2026, Empat Diusulkan sebagai Inisiatif DPRD Kalbar

PONTIANAK POST — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kalbar Tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sementara empat Raperda berasal dari inisiatif DPRD Kalbar. Sejumlah regulasi telah rampung dibahas, sedangkan lainnya masih berada dalam tahapan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jeffray Edward, mengatakan penyusunan raperda menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat diakomodasi melalui produk hukum yang memiliki kepastian dan landasan yang jelas.
Baca Juga: DPRD Kalbar Dorong Perusahaan Bangun Embung Antisipasi Karhutla
"Yang masuk dalam tahun 2026 ini ada sedikitnya 12 Perda. Kemudian ada yang sudah kita bahas dan sedang dibahas," kata Jefrray.
Menurut dia, salah satu Prompeperda yang menjadi agenda rutin adalah Raperda tentang APBD. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi lain yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, aset daerah, kebudayaan, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Jefrray menjelaskan, beberapa Raperda dalam Propemperda 2026 telah selesai dibahas. Salah satunya adalah regulasi mengenai pemajuan kebudayaan daerah.
Raperda tersebut dinilai penting sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menjaga, mengembangkan, sekaligus melindungi kekayaan budaya yang dimiliki Kalimantan Barat.
Baca Juga: Mempawah Runner-up MTQ ke-34 Kalbar, Ketua DPRD Sebut Hasil Ini Harus Jadi Cambuk untuk Bangkit
Selain itu, DPRD Kalbar juga telah menyelesaikan pembahasan Raperda mengenai perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
Sementara itu, sejumlah Raperda lainnya masih dalam proses pembahasan. Di antaranya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Regulasi tersebut berkaitan dengan tata kelola aset milik pemerintah daerah agar dapat dikelola secara lebih tertib, efektif dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.



