PONTIANAK- Dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Kalimantan Barat, Selasa (31/10).
Kunjungan Pengarah Tim KKDN Laksdya TNI Dadi Hartanto beserta jajaran tim KKDN Wantannas RI itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, dan beberapa kepala perangkat daerah di Ruang Praja I, Kantor Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Harisson menerangkan bahwa Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah cukup luas, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia.
“Kalbar memiliki potensi nilai yang strategis sebagai pusat pertumbuhan, namun memiliki beberapa permasalahan dari berbagai aspek. Seperti aspek fisik, infrastruktur, sosial, ekonomi, kependudukan, pertahanan, dan beberapa aspek lainnya. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak,” ungkap Harisson.
Ia pun berharap permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dapat teratasi dengan baik oleh seluruh stakeholder.
“Karena wilayah perbatasan merupakan pasar potensial yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, tidak hanya produsen internal di wilayah tersebut, tetapi juga secara nasional," ujarnya.
Harisson berharap pertemuan bersama KKDN Wantannas RI tersebut dapat menghasilkan perumusan arah yang strategis, dan prioritas pengembangan. Khususnya pada kawasan perbatasan yang ada di Kalbar.
“Saya berharap hasil pelaksanaan KKDN ini nantinya dapat semakin mendukung pemberdayaan potensi kawasan perbatasan, bukan hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, tapi juga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” harapnya.
Sementara itu Laksdya TNI Dadi Hartanto menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kalbar penting guna menjamin pencapaian tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia.
Yang juga memiliki fungsi penetapan kebijakan, dan strategi dalam rangka pembinaan ketahanan, menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta penetapan risiko pembangunan nasional.
"Kunjungan ke Kalbar kami nilai cukup penting kali ini, karena berkaitan dengan masalah kegiatan transnasional, khususnya tentang penanggulangan kegiatan transnasional yang kami nilai cukup khusus di Kalbar,” terangnya. (bar/r)
Editor : A'an