PONTIANAK - Mad Nawir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PPP+PKS memberikan masukan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar terkait beragamnya aspirasi masyarakat nelayan di berbagai daerah di Kalbar.
Para nelayan sering jadi objek aturan dan rentan kesulitan memperoleh solar subsidi untuk melaut.
"Para nelayan Kalbar itu adalah pahlawan gizi Kalbar. Jangan pernah persulit mereka, jika tidak ingin kuota hasil laut kita sedikit dikonsumsi masyarakat," ucapnya baru-baru ini di Pontianak.
Menurut dia, mekanisme dan jatah kuota untuk para nelayan seharusnya sudah terdata sejak lama.
Jika memang pemerintah serius membantu para nelayan Kalbar.
Sebab, sangat jelas sekali jumlah nelayan, armada dan kapal tangkapan mereka.
"Harusnya pendataan akurasi menjadi penentu penyaluran solar subsidi sampai ke tangan nelayan dengan baik," ucapnya.
Jika tidak dilakukan seperti itu, lanjut dia, maka rentan peluang kecurangan disana-sini.
Dimana para nelayan bakalan kesulitan memperoleh solar bersubsidi akibat ketidakpastian jatah mereka.
"Untuk itu, buatlah SOP jelas, aturan tepat, dan pastikan yang mendapatkannya adalah benar-benar nelayan melaut," kata dia.
Selain itu, soal pemilu 2024 ini, politisi PPP Kalbar ini berharap semua komponen penyelenggaraan pemilu dapat berjalan damai, aman, dan lancar.
Beda pilihan, beda partai, beda figur memang rentan menjadi potensi konflik.
Oleh karena itu, kami berharap ini bakalan menjadi dinamika hidup penuh cerita dan suka cita.
"Pemerintah dengan sikap netralitas dan jaringan aparaturnya sampai ke desa dapat memberikan edukasi dan penyuluhan pada masyarakat dalam mewujudkan pemilu damai dan aman," kata dia.
"Mari kita rawat bersama daerah kita agar tetapaman, tentram dan damai," sambung dia.(den)
Editor : A'an