PONTIANAK - Pencapaian pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting Kalimantan Barat masih rendah.
Dalam aksi intervensi serentak secara nasional Kalbar baru mencapai 37,9 persen.
Jika tak melakukan sinergi dilintas kabupaten/kota, rasanya angka tersebut sulit untuk meninggi.
Dari data pencapaian pengukuran Balita untuk Provinsi Kalimantan Barat, belum satupun kabupaten kota di Kalbar yang angkanya mencapai 80 persen.
Bahkan di Kabupaten Melawi persentase balita yang diukur sepanjang Juni hanya 14,04 persen.
Angka itu menempatkan Kabupaten Melawi berada diposisi buncit capaian intervensi serentak se Kalbar.
Kemudian disusul Kabupaten Landak 16,26 persen, Kota Singkawang 18,06 persen, Kabupaten Sintang 19,13 persen, Kabupaten Sekadau 22,13 persen, Kota Pontianak 29,3 persen, Kabupaten Kayong Utara 32,57 persen, Kabupaten Sanggau 37,99 persen.
Selanjutnya Kabupaten Kapuas Hulu 38,65 persen, Kabupaten Kubu Raya 39,94 persen, Kabupaten Ketapang 47,03 persen, Kabupaten Bengkayang 51,65 persen, Kabupaten Mempawah 53,23 persen serta Kabupaten Sambas 74,29 persen.
Intervensi serentak merupakan aksi bersama untuk pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil dan balita secara berkelanjutan.
Gerakan tersebut dilakukan serentak secara nasional sepanjang Juni 2024.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar menyebut intervensi serentak dilaksanakan selama periode Juni 2024.
Intervesi serentak menjadi penting untuk mengetahui data di lapangan secara by name by address.
"Dengan intervensi itupun balita bisa terukur dan tertimbang sesuai kondisi terakhir. Sehingga kita tahu persis sebenarnya kondisi anak-anak tersebut beresiko stunting atau tidak," ungkap Pinta kemarin.
Dirinya menambahkan dalam intervensi serentak stunting tersebut yang menjadi target pengukuran diantaranya calon pengantin (catin), ibu hamil dan balita.
Gerakan pengukuran serentak tersebut pun diperkuat dengan surat yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Yang terendah saat ini memang Kabupaten Melawi baru 14,04 persen dan tertinggi Kabupaten Sambas sudah 74,29 persen," jelasnya.
Dikatakan Pintauli, capaian kabupten kota se Kalbar saat ini masih jauh berada di bawah rata-rata provinsi.
Dirinya berharap kabupaten kota bisa memanfaatkan sisa waktu lima hari di periode Juni untuk dimaksimalkan.
Terutama untuk menggenjot capaian masing-masing wilayah dalam gerakan intervensi serentak pencegahan stunting.
Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait capaian tersebut.
"Salah satu pemicunya kondisi medan kita dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga penginputan data di e-PPGBM belum maksimal juga," ungkapnya.
Sebagian besar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sudah melakukan pengukuran. Namun proses pencatatan masih dilakukan secara manual.
Sehingga data-data tersebut tidak terinput di sistem pelaporan.
Dirinya berharap sisa waktu empat hari diperiode Juni ini bisa dimanfaatkan kabupaten kota untuk menggenjot capaian intervensi serentak.
Pintauli mengajak semua pihak untuk bergerak bersama-sama melakukan penginputan data. (iza)
Editor : Syahriani Siregar