PONTIANAK - Delapan fraksi di DPRD Kalimantan Barat bersepakat sekaligus menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2023.
Nota kesepakatan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kalbar, Selasa (9/7) siang kemarin. Meskipun menyetujui tidak sedikit masukan, kritikan, dan lainnya disampaikan perwakilan fraksi kepada Pemprov Kalbar.
Heri Mustamin, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalbar berharap laporan pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan inventarisasi potensi PAD yang belum maksimal.
"Percepatan penerapan elektronifikasi transaksi Pemda perlu dilakukan secara matang dan akurat dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Sehingga menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel yang akhirnya meningkatkan sumber PAD," ucapnya.
Di sisi lain Fraksi Golkar juga berharap supaya Pemprov Kalbar memberikan motivasi kepada aparatur agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Serta punya loyalitas tinggi sehingga terjadi harmonis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi," jelasnya.
Diperlukan juga lintas sektoral yang disiplin sehingga tidak terjadi ego sektoral. Aparatur harus memiliki inovatif agar disegerakan mencapai tujuan. Fraksi Golkar juga berharap agar setiap kendala-kendala yang muncul diupayakan peran serta pemerintah yang responsif menuntaskan persoalan tersebut meskipun secara bertahap.
"Berharap pula kedepannya pelaksanaan program-program berjalan secara konsisten dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan," pungkas Heri.
Sementara itu, Jubir fraksi PDI Perjuangan, Eni Lestari menyampaikan ucapan terimakasih ya kepada badan anggaran DPRD yang telah bekerja dengan cermat dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
"Setelah mencermati laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda laporan pertanggungjawaban APBD untuk ditetapkan menjadi Perda," ucapnya.
Meski begitu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa saran. Diantaranya mengingatkan agar ada sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah, agar program-program yang akan dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah melakukan terobosan-terobosan baru, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan bisa tercapai, bahkan jika memungkinkan bisa melampaui target yang sudah ditentukan.
Sementara itu, Fraksi PKS-PPP juga menerima laporan pertanggungjawaban APBD Kalbar tahun 2023 tersebut. Melalui juru bicaranya, Mad Nawir, PPP berharap agar belanja daerah kedepan, itu dapat dikerjakan lebih awal, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun."Rasanya sudah berulang kali ini disampaikan, tapi tetap saja tradisi merealisasikan program “kejar tayang” di triwulan akhir tahun," terangnya.
Pada kesempatan ini, PPP juga mengingatkan ada beberapa program kegiatan yang pada tahun lalu tidak terlaksana. PPP berharap agar dilakukan sinkronisasi, agar apa yang sudah disampaikan dalam perencanaan awal, dapat diwujudkan.
"Tentunya kalau ada kendala, dapat segera dibicarakan bersama, agar program kegiatan yang diusulkan atau aspirasi yang disampaikan tetap terakomodir secara baik," ucapnya.
Terpisah, PJ Sekda Kalbar, Mohammad Bari menyampaikan, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, yang telah melaksanakan fungsi dan perannya mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2023.
Bari memastikan, saran yang diberikan dalam rapat pembahasan, akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga kualitas pengelolaan keuangan ke depan akan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.(den)
Editor : A'an