PONTIANAK - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah menyampaikan keterangannya terkait ketidakhadirannya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalbar, kemarin.
"Kalau tadi pagi (kemarin), Rapat dengan Komisi IV DPRD Kalbar, saya memang tidak hadir dikarenakan saya mendampingi Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional," ucapnya menjawab Pontianak Post.
Menurutnya karena tugas negara dan kebetulan sosok pejabat didampingi adalah eseson I, sehingga dirinya ditugaskan Pj Gubernur untuk mendampingi. Bahkan sore kemarin, dirinya juga ikut mendampingi deputi untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Kalbar.
Namun, lanjutnya, meskipun sibuk menjalankan tugas, dia tetap mengkonsolidasikan bawahannya untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalbar. Bahkan, Mahmuda mengakui menugaskan kepala bidangnya untuk mewakilinya. "Jadi, walaupun saya tidak bisa hadir, tetapi tetap menugaskan Kepala Bidang," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Haji Subhan Nur dibuat berang atas ketidakhadiran Kepala Bappeda Kalbar yang bakalan membahas rapat penting mengenai Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 di Ruang Rapat Komisi Gedung DPRD Kalbar, Kamis(18/7). Dampaknya selain rapat tidak fokus, juga tidak ada yang dapat mengambil keputusan penting terkait program pemerintah ini.
"Komisi IV ingatkan kepada pejabat memimpin OPD. Undangan yang kami sampaikan adalah dari lembaga resmi DPRD Kalbar. Kami (Komisi IV) bukan preman yang mengundang begitu-begitu saja. Ada mekanisme yang kami lalui," ucapnya dengan nada sedikit emosi seusai rapat.
Subhan menceritakan bahwa sehari sebelum rapat sudah diingatkan untuk hadir di raker penting ini. Jangan utus yang bukan orang pengambil kebijakan atau pemutus. Namun saat rapat berlangsung ternyata pejabat yang diinginkan justru tidak hadir. Anehnya juga tidak ada kabar resmi selain mengutus bawahan.
"Jadinya, hasil rapat seperti kelakar olok-olok. Padahal yang dirapatkan mengenai program-program untuk masyarakat di Kalbar," ujarnya.
Politisi Nasdem Kalbar ini pun bercerita bahkan bukan sekali saja, Kepala Bappeda Kalbar tidak hadir di rapat-rapat penting dengan mitra kerjanya, Komisi IV. Bahkan sudah terhitung yang kedua kalinya. "Apa maksudnya ? Seharusnya sebagai kepala OPD, ketika ada undangan dari lembaga resmi didahului dong. Sebab, yang kita urus adalah masyarakat," ujarnya Kembali.
Dia pun beranggapan kepala OPD dari mitra kerja Komisi IV yang tidak serius, terkesan meremehkan wakil rakyat DPRD Kalbar. Apalagi kejadiannya bukan yang pertama kali. "Tidak komunikatif dan kami mengusulkan kalau dibenarkan dalam regulasinya, minta kepala Pj Gubernur Kalbar untuk melakukan evaluasi," kata dia.
"Ibaratnya memang memungkinkan cari kepala OPD yang pas. Sebab, ketika program-program masyarakat tidak terwujud, justru komitmen wakil rakyat dipertanyakan," sambungnya.
Komisi IV menilai bahwa Kepala Bappeda tidak serius. Rapat kerja-rapat kerja membahas hal penting seperti KUA-PPAS dan lainnya, justru tidak ada keputusan. Pernah sebelumnya diutus bawahan dan diyakan program-program usulan masyarakat. Tetapi fakta di APBD justru tidak terlampir.
"Ini yang kami tidak mau, rapat oke-oke kan, tetapi Ketika finalisasinya di APBD justru tidak ada atau tidak tereksekusi. Makanya, kami (komisi IV) protes keras. Jadinya plintat-plintut," kata dia.(den)
Editor : A'an