PONTIANAK - Asosiasi Pelaku Industri Kayu (APIK) Kalimantan Barat sukses menggelar Musyawarah Anggota ke-1. Asosiasi yang menaungi dua entitas, yakni pengusaha industri kayu dan tenaga teknis pengelolaan hutan (GanisPH) ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Industri kehutanan berkelanjutan di Kalbar. Acara ini dibuka Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak, Adhi Suprihadi, Sabtu (24/8).
Ada berbagai isu yang mempengaruhi industri kayu di daerah Kalbar. Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah bagi anggota untuk mendiskusikan, mengadvokasi serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan untuk menghadapi tantangan yang ada. Saat ini sudah terdapat 24 industri kayu dan 30 GanishPH yang tergabung di dalam APIK Kalbar.
Dedy Armayadi, Ketua APIK Kalbar periode 2024-2027 mengungkapkan bahwa dibentuknya asosiasi ini didasari dengan persoalan dan tantangan yang dihadapi industri kayu di Kalbar. Kondisi ini menyebabkan industri perkayuan di Kalbar menurun. "Jumlah industri kayu di Kalbar itu ada 113 unit, yang aktif kurang lebih 31 unit atau 27 persen saja," ujarnya, Minggu (25/8).
Dari 31 unit yang aktif, lebih dari 50 persen produksi tahunannya di bawah 500 kubik. "Jadi produksi kayunya kecil sekali," timpalnya.
Dedy menyebut beberapa persoalan yang dihadapi industri perkayuan di Kalbar. Salah satunya sumber bahan baku yang sulit diakses pelaku industri. Pasar kayu yang sedang berkembang saat ini menurutnya didominasi kayu ilegal sehingga harganya cenderung lebih murah.
"Perkiraan asumsi kayu yang beredar itu 80 persennya kayu ilegal. Maka terbentuk harga kayu ilegal," jelasnya. Persoalan lainnya, bisnis kayu ini memerlukan biaya yang tinggi.
"Ekonomi biaya tinggi karena pungutan tidak resminya terlalu tinggi," jelasnya. "Bisnis kayu itu, punya uang sulit dapat kayu, punya kayu sulit dapat untung," tambahnya.
Menurut dia, keberadaan kayu ilegal tidak hanya merugikan industri kayu. Pemerintah juga kehilangan pendapatan dan bahkan menumbuhkan perilaku korupsi para oknum.
"Harga yang di pasar kebanyakan itu harga ilegal, sementara industrinya legal. Harus bayar pajak segala macam. Biaya produksi dan transaksinya tinggi. Belum lagi kena pungutan tidak resmi, lebih tinggi lagi. Jadi, biaya produksinya tinggi. Dilempar ke pasar, pasarnya yang ilegal, masuk (untung, red) ndak tuh?," jelasnya.
Sementara, kata dia, umumnya konsumen saat membeli tidak mempertanyakan apakah kayu itu legal atau ilegal. Mereka hanya bertanya soal harga dan membeli di toko yang menjual kayu lebih murah.
"Konsumen tidak tahu itu kayu diproduksi dengan proses-proses berkelanjutan, lestari atau tidak. Mereka hanya berpikir murah atau mahal," papar dia.
GanisPH juga menghadapi tantangan sehingga memerlukan penguatan agar semakin profesional dalam penatausahaan kayu. Selama ini sebagian besar keterampilan para GanisPH ini masih terbatas. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi, lanjut Dedy, mereka harus tetap semangat dalam mencapai tujuan mewujudkan industri kehutanan berkelanjutan.
Dengan menjadi anggota APIK, diharapkan mereka menjadi lebih solid dalam menghadapi persoalan. "Apalagi juga didukung oleh pemerintah. Mereka punya tujuan yang sama. Jadi, mitra strategis mengarah ke sana. Mudah-mudahan dengan adanya APIK ini industri kayu jadi berkembang dan maju di Kalbar. Tenaga teknisnya juga punya kompetensi dan profesional," ungkapnya.
Dalam upaya menata kembali industri kehutanan berkelanjutan, kata Dedy, penggunaan sumber bahan baku secara efisien dan peningkatan nilai produk hasil hutan menjadi sangat penting. Hal ini agar produk dari daerah ini dapat bersaing. Selain itu, fokus juga diberikan pada pemanfaatan bahan baku daur ulang, mengingat tidak semua bahan baku digunakan secara optimal.
Dengan memanfaatkan bahan daur ulang dan teknologi, industri diharapkan dapat menghemat lebih dari 50% sumber daya alam dan mengurangi limbah. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan industri kehutanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. (mrd)