PONTIANAK - Mantan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023 yang juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar, Sutarmidji menghadiri Rapat Pleno PWNU Kalbar yang digelar di Orchard Ayani Pontianak, Kamis (12/9).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Rais Syuriah PWNU Kalbar, KH Ismail Ghofur serta jajaran Syuriah PWNU Kalbar lainnya.
Hadir pula Khatib Syuriah PWNU Kalbar, KH Mukhtarul Aziz dan jajaran serta Ketua PWNU Kalbar, Syarif, Sekretaris PWNU Kalbar, Mokhammad Ridwan dan jajaran pengurus Tanfidzyiah PWNU Kalbar, termasuk Ketua PCNU se-Kalbar, para kiai, serta kaum Nahdliyyin se-Kalbar.
Para ketua dan sekretaris lembaga yang ada di PWNU, badan otonom, ketua GP Ansor, ketua IPPNU, Muslimat, Fatayat, dan rektor UNU Kalbar juga tak ketinggalan.
Seperti diketahui, rapat pleno tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memaparkan capaian kinerja, pelaksanaan program kerja dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan.
Salah satu yang mengemuka dari pertemuan tersebut adalah terkait rencana pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar.
Ketua PWNU Kalbar, Syarif mengungkapkan, PWNU Kalbar telah mendapat tiga hibah, baik dari perorangan maupun pemerintah.
Satu di antaranya adalah hibah lahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk pembangunan sekretariat tetap PWNU Kalbar.
"Hibah dari Pemprov Kalbar berupa tanah di zaman Pak Sutarmidji (menjabat gubernur) untuk pembangunan sekretariat. Tanggal 22 Oktober 2024 nanti kami rencanakan groundbreaking (pembangunan) gedung sekretariat," ungkap Syarif.
Pemprov Kalbar diketahui telah menyediakan lahan di Jalan Pulau We, Kota Pontianak yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar.
Lahan seluas sekitar seribu meter persegi itu ditetapkan status penggunaan untuk dioperasionalkan oleh pihak lain, yakni lembaga nonpemerintahan atau organisasi masyarakat (ormas) yang mendukung tugas-tugas pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Syarif juga sempat menyinggung soal momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kalbar. Menurutnya, untuk pilkada, PWNU akan mengikuti AD/ART dan peraturan perkumpulan.
"Tapi bahwa Pilkada itu adalah momen politik yang melalui satu titik waktu tertentu, 27 November 2024, bagi bangsa Indonesia, bagi Kalbar satu hal yang mutlak. Mau atau tidak, rela atau terpaksa kita harus melalui masa itu. Kita tidak bisa menepi maupun mundur, mesti maju melewati itu," katanya.
Pada intinya, lanjut Syarif, NU harus selamat melalui momen politik ini. Dan untuk bisa selamat, dirinya mengusulkan dan mengamanahkan kepada empat pilar kekuatan NU untuk mengamati, istikharah, dan ijtihad tentang apa-apa yang harus dibuat. Empat pilar yang dimaksud mulai dari Rais Syuriah, Chatib, Ketua Tanfidz, dan Sekretaris Tanfidz.
"Kemana jemaah yang 2,3 juta di Kalbar mau dibawa. Saya usulkan pleno supaya empat pilar diamanahkan mengamati, istikharah, ijtihad, dan memutuskan bagaimana cara kita melewati 27 November supaya selamat. Ketika hasil organisasi ini kita jalankan (putuskan), kita semua harus mengikatkan diri satu komando, dan satu barisan," tegasnya.
Syarif juga sempat menyinggung soal tokoh-tokoh Kalbar yang diundang dalam pembukaan rapat pleno tersebut.
Ia memastikan bahwa semua pihak telah diundang tanpa membeda-bedakan. "Semua diundang, tapi yang hadir hanya Pak Sutarmidji dan Pak Sukiryanto. Supaya tidak ada opini bahwa beliau berdua diistimewakan," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Rais Syuriah PWNU Kalbar, KH Ismail Ghofur turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hibah lahan yang diberikan oleh Pemprov Kalbar untuk pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar. Ia berharap, semua proses dari rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan.
"Alhamdulillah kita diberi hibah tanah oleh Pemprov Kalbar di masa pemerintahan Pak Sutarmidji selaku Mustasyar PWNU Kalbar," katanya.
Sementara itu, Sutarmidji mengajak kepada seluruh jajaran pengurus NU, baik tingkat wilayah sampai ke ranting-ranting untuk bersama-sama mewujudkan apa-apa yang menjadi tujuan dari organisasi besar NU di Kalbar. Termasuk soal rencana pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar.
"Seperti disampaikan oleh Rais Syuriah tentang mewujudkan Kantor PWNU Kalbar ini, bukan hal yang sulit sebetulnya. Makanya saya guyon tadi, ini NU ada di mana-mana, kantornya kemana-mana. Kantornya di sini, (ketika) ganti pengurus, kantornya di sana. Saya janji, saya tekad ke Pak Kiai, saya bilang, semasa Bapak menjadi rais syuriah, saya akan bantu mewujudkan kantor (tetap) PWNU," ujarnya.
Midji-sapaan karibnya, lantas mengajak semua pihak untuk bahu-membahu mewujudkan rencana pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar tersebut.
Seperti yang disampaikan Ketua PWNU Kalbar, kata dia, di Kalbar ada sekitar dua juta orang NU. Jika semua bersatu dan bergotong-royong, ia yakin hal tersebut akan mudah diwujudkan.
"Dari dua juta anggota (NU), jangan hitung semua, hitung 500 ribu orang saja yang mampu berdonasi. Kalau 500 ribu (orang) itu berdonasi Rp10 ribu saja satu orang, sudah Rp5 miliar. Kalau pembangunan itu satu tahun perjalanannya atau dua tahun, itu kecil sekali," katanya.
Ia berharap ketua panitia pembangunan juga bisa bersikap bijak serta memiliki banyak informasi dalam pendanaan. Panitia pembangunan menurutnya harus terbuka kepada semua pihak yang ingin menyumbang atau membantu.
"Saya coba nanti dengan kawan-kawan yang saya kenal, yang betul-betul ringan tangan untuk hal-hal seperti ini, akan saya coba dekati, tanggal 20-an (Oktober), Insyaallah kita mulai pembangunan (groundbreaking)," terangnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga sempat menceritakan, bagaimana dirinya selaku Ketua Harian Pembangunan Masjid Raya Mujahidin, bisa menuntaskan pembangunan masjid terbesar di Kalbar itu dengan cepat. Semua berkat kebersamaan, dan dukungan semua pihak, tanpa membeda-bedakan.
"Itu (masjid) Mujahidin, Pak OSO ketua pembangunan, saya ketua harian, kami diberi duit untuk membangun Mujahidin itu hanya Rp1,6 miliar dari pengurus yayasan. Ketika diresmikan, Mujahidin itu bangunannya kami selesaikan dengan Rp105 miliar," tuturnya.(bar)
Editor : A'an