PONTIANAK - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak Dian Wahdiana mengatakan sebelum proses pengerukan Sungai Kapuas di titik-titik yang mengalami pendangkalan dilakukan, terlebih dulu mesti dilakukan kajian. Dari hasil kajian tersebut, baru bisa diketahui besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk mengeruk Sungai Kapuas.
“Kajian dasar dilakukan untuk melihat titik-titik dangkal yang akan dilakukan pengerukan. Setelah titik dangkal itu diketahui detailnya barulah bisa dilakukan pengerukan. Untuk kajian ini sudah kami usulkan, biayanya kisaran Rp 1 sampai 2 miliar,” ujarnya kemarin.
Sebelumnya kata dia, pada 2019 lalu pengerukan sudah pernah dilakukan di Sungai Kapuas ini. Biayanya memakan Rp 70 miliar. Fokus pengerukannya di titik-titik dasar sungai yang mengalami pendangkalan.
Dari hasil data KSOP Kelas I Pontianak, sekarang terdapat beberapa titik dangkal di Sungai Kapuas. Pertama ada dua titik di bui tiga dan empat. Kemudian di bui lima dan enam. Lebih dalam kata dia, jika melihat mulai dari depan muara sampai menuju Pelabuhan Pelindo, panjangnya kurang lebih 17 mil. Sedangkan perkiraan pendangkalan besar ada di bui tiga, empat, lima dan enam. Panjangnya kurang lebih tiga mil. Untuk melihat pendangkalan itu, perlu dilakukan kajian terlebih dulu.
Hasil dari kajian itu akan tampak seberapa besar sisi pendangkalan yang terjadi. Termasuk biaya untuk pengerukan itu bisa dilihat dari kajian tersebut. Dia pun berharap, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran buat pengerukan ini.
Tetapi jika alokasi anggaran yang sudah didapat tersebut tidak sesuai dengan alokasi anggaran pemerintah, bisa juga dengan alternatif lain menggunakan channel fee seperti di Sungai Barito Banjarmasin dan perairan Surabaya. “Mudah-mudahan saja, kedatangan DPR RI ke sini bisa mendorong agar pengerukan segera dilakukan,” ujarnya.
Pastinya, dalam upaya mendorong agar titik dangkal Sungai Kapuas di kerok harus terus dikawal. Selain dari DPR RI, Pemerintah Provinsi Kalbar juga harus mendukung. Sebab dengan adanya pengerukan akan berdampak pada percepatan pengiriman arus barang yang masuk ke Pontianak. Ini akan berdampak pada perekonomian Kalbar dan nasional.
GM Pelindo Kalbar Yanto menuturkan dari sisi Pelindo sebagai penyedia jasa Pelabuhan telah menyediakan fasilitas dermaga untuk melayani pemanduan kapal masuk Pelabuhan di Pontianak.
Kondisinya kini, memang terjadi pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Ini menjadi isu bagi Pelindo sebab kejadian kapal kandas sudah beberapa kali terjadi dan menyebabkan alur pelayaran menjadi terhambat.
Jika kondisi kapal tengah kandas, menyebabkan banyak kapal lain tak bisa keluar masuk. Menyebabkan distribusi barang ke Kalbar juga tersendat. Sebetulnya di 2019 Pelindo pernah melakukan pengerukan Sungai Kapuas. Titiknya juga menyasar di dasar sungai dangkal.
Memang diakuinya, untuk melakukan pengerukan membutuhkan biaya besar. Untuk sekarang, kebijakan pengerukan sungai ada di pemerintah. Meski begitu, Pelindo juga bersedia melakukan pengerukan asal mendapatkan pelimpahan dari pemerintah atas biaya pengerukan yang dikeluarkan melalui channel fee, itu sudah dilakukan di Kalsel dan Surabaya.
Dikatakan dia, untuk alur sungai yang mengalami pendangkalan sebetulnya kondisinya hampir sama diseluruh Indonesia. Tetapi secara keseluruhan pihaknya akan mensupport untuk segera dilakukan pengerukan.(iza)
Editor : A'an