PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tahun 2024, bertema “Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan” bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa (22/10).
Rakorwil TPID merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh TPID Regional Kalimantan untuk meningkatkan komunikasi efektif, koordinasi dan sinergi antarTPID di Kalimantan dan TPIP, seiring dengan perkembangan inflasi yang perlu mendapatkan perhatian di tengah dinamika kebijakan moneter global sekaligus turut mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Harisson menerangkan bahwa angka inflasi Provinsi se-Kalimantan bulan September 2024 terjaga stabil dan terkendali pada angka sasaran 2,5±1% yakni Provinsi Kaltim (2,16%), Provinsi Kalsel (1,98%), Kalbar (1,79%), Kaltara (1,74%), dan Kalteng (1,45%), serta dinyatakan oleh BPS bahwa rendahnya tingkat inflasi September 2024 (year to date) ditekan oleh deflasi yang terjadi pada komoditas komponen harga bergejolak.
Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi hasil rakorwil tahun 2022 lalu di Kalimantan Selatan yang mengangkat tema “Meningkatkan Peran Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah”.
Beberapa kesepakatan hasil rakorwil tahun 2022 tersebut telah terlaksana, khususnya yang merujuk pada imbauan TPIP seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta kerjasama antardaerah (KAD), bahkan beberapa Kota Sampel IHK telah memiliki Kios Penyeimbang seperti Kota Palangkaraya (Gerai TPID) dan Kota Bontang (Wartek Inflasi), namun terdapat beberapa langkah yang masih belum terwujud dan perlu mendapatkan dukungan partisipasi dari mitra-mitra pemerintah daerah.
"Oleh karenanya, pada tahun ini rakorwil yang mengangkat tema Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan, semoga dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan, mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan baru yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh daerah, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan perkembangan teknologi, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," beber Harisson.
Selain itudia menyebut, salah satu keberhasilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengendalikan inflasi tidak terlepas dari strategi 4K yaitu ketersediaan pasokan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.
"Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus berupaya agar strategi yang kita terapkan selama ini mampu berjalan dengan baik sehingga inflasi tetap terjaga," timpal Harisson. (mse/r)
Editor : A'an