PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Kalbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (28/11). Dalam kesempatan itu, Harisson mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Tim Banggar DPR.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah Kalbar tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Banggar DPR RI atas perhatian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, cita-cita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia dapat tercapai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Harisson juga memaparkan bahwa pada 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar telah meningkat dan masuk pada kategori tinggi, yaitu 70,47 poin. Ada dua kabupaten dan dua kota yang mendukung peningkatan IPM Kalbar dan keempatnya berada di kategori tinggi, yaitu Kabupaten Sambas (70,6), Kabupaten Kubu Raya (70,50), Kota Pontianak (81,63), dan Kota Singkawang (74,13).
Harisson menerangkan, strategi peningkatan IPM Kalbar pada dimensi pendidikan adalah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki fasilitas sekolah. Termasuk menyediakan tenaga guru dengan meningkatkan jumlah guru pada pendidikan dasar dan menengah.
Pada dimensi kesehatan, kata dia, Provinsi Kalbar juga terus menggalakkan program seperti imunisasi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, kampanye kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berfokus pada penurunan stunting juga terus digencarkan.
"Kemudian pada dimensi ekonomi, kami memberikan dukungan kepada UMKM dan juga sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan dan industri kecil guna meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Diversifikasi ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan juga dilakukan guna mengentaskan kemiskinan di Kalbar," katanya.
Seperti diketahui, sejak 2022, Pemprov Kalbar telah mengupayakan peningkatan IPM dengan menyusun Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022-2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 98 Tahun 2022.
"Kami juga membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar yang dituangkan dalam SK Gubernur Kalbar Nomor 305 Tahun 2022. Melalui Pergub Kalbar Nomor 16 Tahun 2024, kami menyediakan bantuan keuangan khusus pendidikan rata-rata lama sekolah," ujarnya.
Bahkan, tambah Harisson, pemerintah juga menyiapkan program bantuan keuangan pendidikan kesetaraan guna meningkatkan jenjang pendidikan bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Program tersebut merupakan wujud komitmen bersama bupati, dan wali kota, serta komitmen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten/kota.
"Hasilnya, IPM Kalbar kembali mengalami peningkatan 0,72 poin dari 70,47 menjadi 71,19 poin di Tahun 2024. Usia Harapan Hidup bayi yang baru lahir adalah 73,94 tahun, anak usia tujuh tahun memiliki peluang mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma I dengan Harapan Lama Sekolah 12,68 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,78 tahun. Pendapatan per kapita di Kalbar per tahunnya adalah Rp10.321.000," terangnya.
Tak sampai di situ, Harisson menyebut pada akhir Triwulan III Tahun 2024, perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,76 persen. Pertumbuhan itu didukung oleh berbagai sektor dengan kontribusi tertinggi dari sektor real estate (9,42 persen), pengadaan listrik dan gas (7,43 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (7,17 persen). Beberapa sektor seperti pengadaan air dan pengelolaan limbah mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen.
"Struktur ekonomi Kalbar dari sisi lapangan usaha tetap didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 2,75 persen, industri pengolahan sebesar 15,44 persen, serta perdagangan 14,48 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih tetap tertinggi kontribusinya yaitu 49,17 persen, dan PMTB (atau investasi) sebesar 32,49 persen," imbuhnya.
Di hadapan Tim Banggar DPR RI, Harisson juga menerangkan, Provinsi Kalbar merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia, yaitu seluas 147.307 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 5.623.328 jiwa. Dalam hal ini, Kalbar hanya kalah dari Provinsi Papua (319.036,05 kilometer persegi) dan Kalimantan Tengah (153.564,40 kilometer persegi). Luas Provinsi Kalbar tersebut 1,13 kali luas Pulau Jawa, memiliki kepadatan penduduk pada angka 37 jiwa per kilometer persegi.
Menurutnya, keistimewaan Kalbar adalah termasuk provinsi yang terletak di beranda terdepan Republik Indonesia (RI) selain Papua, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kalbar berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia dengan panjang perbatasan mencapai sekitar 972,95 kilometer yang meliputi lima kabupaten.
Dengan kondisi geografis dan perekonomian tersebut, dia menilai Kalbar membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat. Total APBD pemprov, kabupaten dan kota se-Kalbar sebesar Rp29,31 triliun yang 79,76 persen masih tergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Oleh karena itu, dengan keterbatasan tersebut, pengalokasian belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor lapangan usaha seperti pertanian, industri, perdagangan besar, dan konstruksi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pendukung dalam mengawal pertumbuhan ekonomi di Kalbar sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Pemprov Kalbar atas capaian tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Menurutnya, pelaksanaan anggaran di Pemprov Kalbar juga sudah berlangsung sangat baik.
"Hanya memang menurut teman-teman di kabupaten/kota masih merasa ada dana perimbangan, dana bagi hasil kira-kira begitu, juga dana transfer daerah menurut teman-teman perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Syarief mengatakan, dipilihnya Provinsi Kalbar sebagai tujuan utama kunker Banggar DPR RI karena Kalbar merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis karena banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA).
"Jadi bapak/ibu sekalian, alasan kami ke sini karena Kalbar merupakan salah satu wilayah yang strategis karena memiliki begitu banyak SDA, baik itu batu bara, gas alam, hasil hutan termasuk kayu dan karet, serta perkebunan sawit yang melimpah menjadikan Kalbar sangat berpeluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan priwisata," tuturnya.
Baca Juga: Hakim Heri Tolak Praperadilan, Status Tersangka PAM Sah
Di samping itu, Syarief juga mengapresiasi atas capaian Pemprov Kalbar yang cukup berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka inflasi yang berada di posisi di bawah nasional. "Berdasarkan data dari BPS menunjukan keberhasilan Kalbar dari sektor pertumbuhan ekonomi dari y-to-y pada kuartal kedua menyentuh di angka 4,76 persen, dan sebesar 4,80 persen pada triwulan ke I. Dan sepatutnya kita berikan apresiasi kepada jajaran Pemprov Kalbar yang berhasil mengendalikan inflasi pada edisi Oktober 2024 di angka 1,58 persen, dan angka ini berada di bawah tingkat nasional yaitu 2,51 persen," terangnya.
Di akhir penyampaiannya, Syarief mengatakan momen pertemuan ini menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mendapatkan informasi penting dari jajaran terkait. “Saya kira ini menjadi momen paling berharga bagi kita semua dalam memegang seluruh peranan penting untuk kita bahas kemudian menghasilkan untuk kemajuan Kalimantan Barat," pungkasnya.
Dengan adanya komitmen kuat dari Pemprov Kalbar dan dukungan penuh dari Banggar DPR RI, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah bisa semakin erat. Kolaborasi yang baik ini akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di Kalbar, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (bar/r)
Editor : Miftahul Khair