PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah melakukan kegiatan reses di beberapa kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Banyak hal yang dilaporkan dan menjadi masukan masyarakat. Tak hanya soal infrastruktur jalan, akses kapal penyeberangan hingga kelistrikan disampaikan kepada politikus PDI Perjuangan Kalbar ini. "Dari kegiatan reses beberapa kecamatan kemarin, banyak hal yang telah disampaikan masyarakat, terutama persoalan infrastruktur, akses hingga kelistrikan," ucapnya, Senin(9/12) di ruang fraksi PDI Perjuangan Kalbar.
Menurut dia di daerah Kecamatan Terentang misalnya, masyarakat berharap dibangunnya jalan poros untuk konektivitas antara ibukota kabupaten sampai ke terentang. "Kan aksesnya melewati jalan di Kecamatan Sungai Raya, Kuala Dua hingga ke Sukalantingg. Terpentingnya, masyarakat juga menyuarakan kapal ferry penyeberangan dari Sukalanting ke Teluk Empening. Akses kapal penyeberangan juga menjadi satu-satunya penghubung ke ibukota kabupaten," ucapnya.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga telah menyampaikan kebutuhan kapal ferry penyeberangan kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus Ketika melakukan reses ke Kalimantan Barat belum lama ini.
Akses lain yang ikut disuarakan masyarakat adalah jalan poros dari ibukota kabupaten menuju Kecamatan Kubu. Sama seperti sebelumnya, aksesnya melewati jalan Rasau Jaya. Poros jalannya memang sudah lumayan. Hanya butuh ditingkatkan menuju sungai bulan untuk akses pelebaran. Sementara akses kapal penyeberangannya sama membutuhkan kapal ferry.
"Selama ini kan masih memakai penyeberangan swadaya dari warga local, yakni berupa kapal motor klotok dan setiap menyeberang ditarik biaya. Ini juga sudah disampaikan ke Komisi V DPR RI dan direspon dengan meminta Pemkab Kubu Raya menyiapkan DED, terkait perencanaan. Bisa saja direspon lewat APBN," ujarnya.
Agus menambahkan akses lain yang ikut disuarakan masyarakat adalah akses menuju ke Kecamatan Batu Ampar, sebagai daerah terluar kabupaten Kubu Raya. Sebab sebagai kepulauan, aksesnya selama ini hanya melewati jalur air dari Kecamatan Rasau Jaya menuju Padang Tikar dan Batu Ampar. "Untuk memperpendek transportasi air, memang ada solusi. Warga di sana membutuhkan kapal ferry penyeberagan dari Kelam atau Dabong yang berada di Desa Kubu, Kecamatan Kubu. Lewat jalur tersebut masyarakat bisa menyeberang ke Padang Tikar atau Batu Ampar," ucapnya.
Terhadap kebutuhan akses publik ini, Agus mengatakan sudah menyampaikan semua yang menjadi suara warga Kubu Raya ke Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. "Beliau (Pak ketua) merespon positif dan menyuruh menyiapkan DED," jelasnya.
Hanya memang, sambungnya, untuk akses jalan poros kabupaten masih menjadi kewenangan Pemkab Kubu Raya. Bisa saja kedepannya elaborasi yakni Pemprov mensubsidi lewat bantuan keuangannya ke Pemkab Kubu Raya. Atau kalau memang dimungkinkan akses jalannya dibangun dari APBD Kalbar. "Akan saya bawa di rapat komisi. Kalau memang diperbolehkan terkait kewenangan baik pempus, provinsi atau kabupaten agar bisa berkontribusi bagi daerah," jelasnya.
Hal lain yang jadi usulan masyarakat di acara resesnya adalah kelistrikan. Untuk listrik di Batu Ampar masih menjadi persoalan pelik masyarakat, yang belum terselesaikan hingga sekarang. Banyak spot-spot di titik tertentu masih gelap gulita. "Memang ada jaringan kelistrikan, tetapi untuk kepulauan Padang Tikar masih mengandalkan Lisdes (Listrik Desa), yang terputus dari jaringan Utama khatulistiwa PLN. Kondisinya mesin-mesin tua semua. Kami (DPRD Kubu Raya) waktu itu beberapa kali rapat dengan PLN wilayah Kalbar. Namun kebijakan PLN sekarang, ternyata tak memperbolehkan lagi mesin diesel baru, tetapi dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). "Karena tak ada lagi pengadaan mesin diesel, sehingga mengatasi mesin kelistrikan desa dilakukan dengan cara kanibal. Mana rusak dibongkar dan diganti. Dampaknya Lisdes yang mengaliri Desa Padang Tikar sering tak maksimal. Sering byar pet alias padam," jelasnya.
Ke depannya, Agus mendorong kebijakan PLN lewat Kementriaan ESDM agar daerah terluar yang memakai PLTS, disegerakan. Ini supaya persoalan tahunan masyarakat Desa Batu Ampar dan Padang Tikar terkait kelistrikan segera terselesaikan. "Kemudian, spot-spot yang sama sekali tak memiliki jaringan kelistrikan agar segera dibangun baru juga," pungkas dia.(den)
Editor : A'an