PONTIANAK POST - Dry Port Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat jadi perhatian Komisi II DPRD Kalbar ketika menggelar rapat kerja dengan Dinas Perindustrian dan Pertambangan, kamis (16/1).
Komisi membidangi perdagangan ini mempertanyakan sejauh mana Dry Port dapat beroperasi dan memberikan efek ekonomi bagi Kalbar dan warga perbatasan.
"Kan Dry Port itu jadi kewenangan Kemenhub RI di unit tertentu. Tetapi dari hasil rapat, kami peroleh data bahwa kendalanya di infrastruktur pembuatan jalan khusus untuk angkutannya. Belum lagi katanya jalur yang akan dibuat masuk dalam kawasan hutan dan lahan warga," ucap Fransiskus Ason, Ketua Komisi II DPRD Kalbar kepada Pontianak Post.
Menurut politisi Golkar Kalbar ini, pertanyaannya adalah berapa tahun lagi Dry Port dapat beroperasi. Sebab, karena kewenangan pusat ini kegiatan ekspor-impor barang juga ikut terganggu.
"Malaysia bisa, tetapi dari kita (Kalbar, Indonesia) yang belum bisa. Malaysia bahkan sudah mempertanyakan kapan bisa dibuka," ucapnya.
Ason kemudian mempertanyakan hal serupa yang juga suara dari warga perbatasan dan Kalbar. Kapan bisa dibuka ? dampaknya pendapatan Kalbar turun. Sementara warga perbatasan juga menanti lama. Harusnya keberadaan Dry Port jadi semacam penghargaan untuk masyarakat sekitar. Mereka juga akan merasa mencintai NKRI. "Kan jelas dampaknya. Segi ekonomi pendapatan kalbar akan meningkat tajam. Perputaran pendapatan di perbatasan juga akan signifikan. Daerah seperti Sanggau juga dapat menarik retribusi," jelasnya.
Ketua DPRD Golkar Sanggau ini menambahkan tidak mengetahui sejauh mana kepentingan pusat terkait Dry Port ini. Apa takut bersaing soal ekspor-impor atau karena hal lainnya. Terlebih selama ini kratom saja yang merupakan produk asli Kalbar dan pulau Kalimantan justru nama besarnya terkenal di Jakarta. Padahal barang tersebut merupakan produk asli Kalbar dan Pulau Kalimantan.
Dia pun mendesak untuk kepentingan publik harusnya Dry Port diberdayakan. Pun demikian seperti Pelabuhan Laut Internasional Kijing Mempawah yang belum difungsikan. Terus jadi pertanyaan masyarakat kenapa tak difungsikan. Padahal ekspor CPO bisa melalui pelabuhan laut ini.
"Daerah juga akan mendapatkan pajak bagi hasilnya. Pun demikian kalau Dry Port Entikong dibuka, bisa saja barang-barang dari Malaysia, Thailand, Singapura bisa masuk lewat Dry Port Entikong. Bisa ramai di sana," jelasnya.
Dia berharap kepentingan masyarakat Kalimantan diperhatikan. Jangan hanya memikirkan pulau Jawa dan semacamnya. Sebab dampak ekonomi yang muncul justru Kalbar tertinggal jauh dari Kucing atau Pulau Kalimantan lainnya.
"Dari segi penyerapan industri dan penyerapan tenaga kerja, kita kurang. Kita termasuk lambat. Andai tak ada konsesi sawit, mungkin pertumbuhan ekonomi kita bakalan jauh di bawah nasional," katanya.
Ason berharap seandainya problem Dry Port adalah jalan harusnya dapat diselesaikan anggarannya. Pun demikian kalau dikatakan jalan khusus tersebut masuk dalam kawasan hutan, sebaiknya dilepaskan lewat kewenangan Kementriaan Kehutanan. Tentu tujuan besarnya adalah Dry Port dapat dioperasikan normal. "Intinya beginilah, jangan sampai dibangun dari dana publik tetapi tidak berfungsi sama sekali. Ini yang harusnya kita perhatikan," pungkas dia.(den)
Editor : A'an