PONTIANAK – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat secara tegas menyatakan penolakan terhadap keberadaan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayah tersebut.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam pertemuan di Rumah Betang, Pontianak, pada Minggu, 9 Februari 2024.
Mereka mengungkapkan beberapa alasan utama di balik penolakan tersebut, di antaranya kekhawatiran terhadap potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta kemungkinan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, muncul kekhawatiran akan potensi radikalisasi yang dapat berdampak pada ideologi negara.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar, David Oendoen, menegaskan bahwa keberadaan GRIB dikhawatirkan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat yang beragam di Kalimantan Barat.
"Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan antarwarga di provinsi ini," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa GRIB dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam aspek kebhinnekaan, toleransi, dan demokrasi yang menjadi dasar negara.
"Kegiatan yang dijalankan GRIB berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Kalbar, yang dapat merusak kedamaian yang selama ini telah terjaga," tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar, Gusti Edy, menyatakan bahwa kehadiran GRIB berpotensi menimbulkan radikalisasi di masyarakat.
"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, aktivitas GRIB bisa mengarah pada tindakan-tindakan yang membahayakan ideologi negara dan berisiko menyebarkan paham radikal, terutama di kalangan generasi muda," ungkapnya.
Ia pun meminta Kapolda dan Gubernur Kalbar untuk segera mengambil langkah yang diperlukan guna merespons penolakan ini.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan keputusan yang bijaksana terkait perizinan dan dukungan terhadap keberadaan GRIB di Kalbar.
"Kami yakin bahwa langkah ini penting untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan keharmonisan sosial yang telah terjalin di Kalimantan Barat," pungkasnya. (ars/r)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro