PONTIANAK POST – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson menyatakan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kalbar pada Pemilu 2024 berada di angka 12,69 yang termasuk dalam kategori rendah.
Harisson menyampaikan itu saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di daerah ini.
Harisson menyambut langsung kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, selaku Ketua Tim beserta Anggota Komisi II DPR RI dan KPU RI, Kamis (13/2).
Menurut Harisson, meski IKP Kalbar masuk kategori rendah, namun masih ada catatan terkait tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak tahun 2024 dimana dari 3.956.969 daftar pemilih tetap, sebanyak 2.694.951 masyarakat hadir ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Dengan tingkat partisipasi rata-rata 67.96% yang masih berada di bawah angka nasional,” kata Harisson dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilgub tertinggi yakni Kabupaten Melawi (87,50%), Landak (82,82%), Kapuas Hulu (81,65%), dan Sintang (80,13%). Partisipasi terendah adalah Kota Pontianak (53,58%).
“Untuk Partisipasi Pilbup/Pilwako tertinggi Kabupaten Melawi (87,50%), Landak (82,80%), Kapuas Hulu (81,58%), dan Sintang (80,04%) dan Partisipasi terendah: Kota Pontianak (53,39%),” ungkap Harisson.
Tak menampik, Harisson menambahkan secara umum Pilkada Serentak 2024 di Kalbar berlangsung aman, tertib dan lancar. Namun ada beberapa dinamika diantaranya faktor geografis, terdapat daerah yang saat bersamaan mengalami banjir yang berdampak pada pelaksanaan pemungutan suara di beberapa wilayah.
“Seperti di Ketapang, namun pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, kemudian terdapat PSU yang dilaksanakan di Landak dan permasalahan pemungutan suara di Melawi, akibat kesalahan administratif,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Kalimantan Barat terpilih akan dilantik serentak tahap pertama pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden RI (termasuk gugatan Pilkada Kabupaten Melawi yang sudah ada putusan dismissal dari MK).
“Jadi kami harapkan semua berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, sehingga para pemimpin daerah yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI mengatakan kunker tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, baik dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, maupun dinamika politik lokal.
“Evaluasi ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” kata Bahtra.
Dikatakannya lagi bahwa Pilkada 2024 merupakan momentum strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian dan refleksi terhadap keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
“Hasil dari kunjungan ini akan menjadi referensi bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pemilu mendatang, sehingga proses demokrasi di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berintegritas,” ujarnya. (mse/r)
Editor : Miftahul Khair