PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mendorong agar program kerja seratus hari wali kota terpilih dapat membuat grand desain penataan drainase di Kota Pontianak.
Dasar dorongan agar dapat dibuatkan grand desain drainase sebagai upaya dalam mencegah terjadinya banjir yang semakin parah di tahun mendatang.
“Kota Pontianak mesti memiliki grand desain drainase. Kita harus memiliki data sejauh mana koneksi parit yang ada di Pontianak. Mulai dari parit primer, tersier dan sekunder. Semua ini harus terkoneksi. Belum lagi soal kelebaran parit dan kedalamannya. Sebab ini juga ada kaitannya dengan fungsi parit itu sendiri,” ujar Bebby Nailufa, Jumat (22/2).
Belum lama ini dia mendampingi beberapa dewan saat kegiatan reses. Dalam kegiatan reses tersebut, dia banyak mendengar soal keluhan warga tentang penanganan drainase ini.
Bagaimana banyak drainase yang hilang. Belum lagi drainase tertutup jalan bahkan hingga bangunan. Persoalan ini di depan mata dan mesti dicarikan solusinya. Sebab ketika fungsi parit sudah tak optimal, maka akan berdampak pada kerugian masyarakat.
Bebby mengungkap saat ini semakin jamak dipandang, terutama di daerah Pontianak yang rendah. Ketika hujan deras disertai dengan pasang air laut, daerah tersebut banjir. Lebih mirisnya lagi, air tersebut sampai masuk ke rumah-rumah warga.
Kalau masyarakat yang memiliki rezeki lebih pastinya bisa meninggikan rumahnya. Namun bagi masyarakat tak memiliki kemampuan ekonomi cukup, maka mereka inilah yang akan menjadi korban banjir.
Oleh sebab itu, penting kiranya Wali Kota Pontianak menyusun grand desain drainase diseluruh kecamatan di kota ini. Dengan memiliki grand desain, artinya Pemkot Pontianak memiliki peta dalam penanganan persoalan drainase ke depan yang menurutnya akan semakin pelik.
Begitu pula dengan regulasi penanganan drainase, sebetulnya sudah ada, seperti bangunan yang berdiri di atas parit itu sudah jelas dilarang. Namun dalam penerapan aturan itu tampaknya masih lemah.
Jika persoalan ini dibiarkan larut, ke depan malah akan semakin banyak bangunan berdiri di atas parit. Pelan-pelan fungsi parit juga akan terpinggirkan. “Hal-hal seperti ini jangan kita abaikan, apalagi di normalisasikan. Kalau memang ada aturannya tegakkan saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin minta semua anggota legislatif dapat memanfaatkan kegiatan selama reses. Himpun semua aspirasi masyarakat, agar menjadi bahan pembahasan ketika di dewan termasuk perwujudan di pokok pikiran setiap dewan kepada masyarakat.
“Mulai kemarin dewan sudah melakukan reses. Saya harap, reses ini dapat dimanfaatkan untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Reses ini penting, dari reses dewan bisa mendengar langsung aspirasi yang masyarakat butuhkan,” ujar Satarudin, Jumat (22/2).
Menurutnya, ketika reses usulan dari masyarakat bisa didengar langsung oleh teman-teman dewan. Kesemuanya tentang kebutuhan dasar masyarakat. Apakah pembangunan jalan lingkungan, pengerjaan drainase atau ajuan program-program yang bersentuhan dengan pembangunan sumber daya manusia.
Pokok pikiran masyarakat ini bisa menjadi bahan dasar teman-teman dewan agar bisa menindaklanjuti dengan aksi nyata. Pesan Satar, ketika kesemuanya diperjuangkan hendaknya harus menitik beratkan pada kepentingan banyak masyarakat.
“Artinya kejar yang memang benar-benar urgen. Sebab anggaran kita tidak besar sehingga tak bisa dilakukan dalam satu kali anggaran,” ungkapnya.
Di reses ini, dewan mesti cermat dalam menyaring apa saja aspirasi dari masyarakat. Kemudian sebaiknya saat reses dengan bisa mengkomunikasikannya lagi, apakah ajuan aspirasi masyarakat ini sudah masuk dalam ajuan musrenbang di tingkat kelurahan. Apabila sudah masuk dalam musrenbang, kemungkinan besar program tersebut akan direalisasikan di tahun ini.
Masih banyak PR di Pontianak ini. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman baru. Kalau daerah pusat kota, dirasa Satar segala kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi.
Dia juga ingin PDAM dapat merespon daerah pemukiman baru untuk segera diberi koneksi pemasangan air bersih. Sebab akses air bersih ini sangat penting bagi masyarakat.
“Kalau daerah yang belum masuk air bersih, dewan juga bisa mencatat aspirasi ini. Kemudian bisa dipanggil PDAM untuk melakukan pengecekan. Apakah sudah ada jaringan di sana. kalau memang sudah ada sebaiknya segera dipasang. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan akses air bersih,” ungkapnya. (iza)
Editor : Miftahul Khair