PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran yang tengah dilakukan tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas. Langkah ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menyampaikan bahwa refocusing dilakukan melalui proses rasionalisasi anggaran yang mempertimbangkan efektivitas dan urgensi kegiatan. "Jadi mengenai usulan - usulan kami sudah menentukan segala prioritas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," jelas Krisantus belum lama ini, saat kunjungan kerja untuk menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Sekadau dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2026
Meski dilakukan penyesuaian anggaran, Krisantus menegaskan bahwa refocusing ini diharapkan tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil dari refocusing tersebut nantinya akan dimasukkan dalam program-program RPJMD 2025–2029. Pemprov Kalbar telah menentukan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tanggung jawab pemerintah daerah, dengan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Proses penyusunan RPJMD dan RKPD ini turut melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, pengawasan ketat terhadap implementasi refocusing juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalbar untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Dengan kebijakan refocusing yang terarah dan berfokus pada kebutuhan riil masyarakat, Pemprov Kalbar optimistis dapat mencapai target pembangunan secara berkelanjutan, termasuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sekadau dan wilayah Kalimantan Barat secara keseluruhan.
Langkah ini diharapkan akan memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran. (mse)
Editor : Hanif