PONTIANAK POST — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Daniel Johan, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap kritis yang disampaikan oleh Alias, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, terkait rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan smelter bauksit milik PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Pulau Penebang.
Dalam wawancara di Jakarta, Daniel menekankan bahwa investasi nasional yang masuk ke daerah seharusnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan justru menimbulkan kecemburuan sosial.
"Investasi yang masuk ke daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Keterlibatan tenaga kerja lokal bukan hanya soal kesempatan kerja, tetapi juga tentang pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi daerah, tidak adil jika masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek justru hanya menjadi penonton di rumah sendiri," ujar Daniel.
Daniel juga menyebut bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mendorong kebijakan afirmatif bagi pemberdayaan masyarakat lokal dalam proyek-proyek besar.
Oleh karena itu, ia mendorong agar peraturan tersebut dijalankan dengan serius oleh pemerintah daerah dan perusahaan yang berinvestasi.
“Ada banyak kebijakan nasional yang bisa dijadikan dasar untuk memperkuat partisipasi tenaga kerja lokal. Misalnya, dalam setiap proyek strategis nasional, seharusnya ada kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan warga sekitar sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility dan Local Hiring Policy. Ini bukan cuma etis, tapi juga regulatif,” jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan, Daniel menyoroti bahwa proyek seperti smelter bauksit memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial.
"Perusahaan harus memastikan bahwa operasional mereka tidak hanya mematuhi standar lingkungan, tetapi juga berkontribusi positif bagi komunitas sekitar," tambahnya.
Daniel juga mengapresiasi langkah Alias yang berencana memanggil Dinas Tenaga Kerja dan pihak perusahaan untuk mengklarifikasi isu tersebut.
“Langkah seperti itu patut diapresiasi. Alias menunjukkan peran wakil rakyat yang sesungguhnya—bukan menolak investasi, tapi memastikan investasi hadir untuk rakyat. Saya harap pemda dan perusahaan bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar Daniel.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Daniel menekankan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya.
"Kami di tingkat nasional akan terus mendukung upaya-upaya yang memastikan investasi membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal," lanjutnya.
Selain itu, Daniel menekankan bahwa proyek-proyek besar seperti pembangunan smelter tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial masyarakat.
Sebagai anggota DPR RI yang juga fokus pada isu-isu keberlanjutan, ia meminta agar aspek lingkungan dan kesejahteraan warga menjadi bagian integral dari operasional perusahaan.
“Kami di DPR RI, khususnya dari PKB, akan terus mengawal hal ini. Jangan sampai investasi yang besar ini hanya memberi manfaat segelintir pihak, sementara rakyat kita tetap susah,” pungkas Daniel Johan. (mif/r)
Editor : Miftahul Khair