PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025–2029 serta Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum strategis dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah dan tahunan. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dan lebih efektif.
“Kolaborasi yang baik antarlevel pemerintahan sangat penting agar arah pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling memperkuat,” ujarnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Ia mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar memiliki legalitas usaha yang jelas, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan pelat kendaraan lokal. Selain itu, ia mengingatkan agar perusahaan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pajak.
“Perusahaan harus ikut membangun daerah. Jangan hanya mengambil sumber daya tanpa memberi kontribusi. CSR, pajak, dan legalitas usaha di Kalbar harus dipenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis lingkungan. Ia mencontohkan Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang masih alami dan memiliki potensi besar dalam hal kelestarian lingkungan.
“Eksplorasi sumber daya alam harus tetap memperhatikan dampak lingkungannya. Kapuas Hulu ini masih alami, dan harus kita jaga bersama. Masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dan diberdayakan,” pesannya.
Wagub berharap hasil musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (mse)
Editor : Hanif