PONTIANAK POST - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pontianak Eddy Chandra berharap pemerintah membolehkan acara perpisahan sekolah dilaksanakan di hotel. Terlebih jika penggunaan anggarannya didapat dari hasil swadaya para orang tua tanpa paksaan.
“Kami (PHRI) berharap kegiatan seperti perpisahan ataupun wisuda dapat dilaksanakan di hotel. Dengan catatan dananya merupakan swadaya dari para orang tua tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” ujar Eddy kepada Pontianak Post, Jumat (2/5).
Dia mengatakan itu karena kondisi bisnis perhotelan saat ini tengah dalam keadaan genting. Aturan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat sudah mulai terasa dengan iklim usaha perhotelan. Baik di skala nasional dan di Kota Pontianak khususnya.
Akibat kebijakan tersebut, dua hotel di Pulau Jawa pailit. Di Kota Pontianak dari info didengarnya, beberapa hotel malah akan melakukan efisiensi karyawan. Dampak dari kebijakan ini seharusnya dilihat oleh pemerintah.
Pemerintah, kata dia perlu mempertimbangkan aturan ini. Sebab khusus Pontianak, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel selama ini turut bersumbangsih dalam mendukung program daerah. Di sisi lain, jasa hotel banyak tenaga kerja dilibatkan di sana. Ketika usaha ini lesu, maka akan berdampak pada pembayaran gaji para karyawan hotel ini.
Lebih dalam, kata dia, secara nasional tingkat okupansi di hotel dari Januari hingga April berkisar di 30 sampai 40 persen. Sedangkan Kota Pontianak maksimal di 45 persen. Angka ini memang lebih tinggi dari pusat dikarenakan Pontianak terdapat perayaan imlek, even cap go meh dan tradisi sembahyang kubur.
Kemudian di Maret lalu umat muslim merayakan lebaran. Ini turut berpengaruh pada peningkatan okupansi sehingga jasa perhotelan masih sedikit terbantu. Dia agak prihatin dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini. Sebab perlahan tapi pasti kondisi ini sudah berimbas pada usaha hotel.
Lalu di bulan maret adanya kegiatan Idulfitri, menjadikan tingkat okupansi sedikit terbantu. Dia berharap pemerintah daerah juga bisa membantu bisnis perhotelan ini. Caranya dengan mengadakan event skala nasional dan internasional.
Sementara itu, pihak hotel telah berupaya membuat berbagai program menarik. Mulai dari promo harga kamar, hingga promo paketan lainnya. Namun upaya tersebut belum terlalu terasa. Tetap saja belum mampu meningkatkan kunjungan masyarakat untuk menginap di hotel.
“Kami juga berharap agar status bandara internasional di Supadio dapat diaktifkan kembali. Tujuannya untuk menambah wisatawan datang ke Pontianak,” katanya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin melihat persoalan efisiensi anggaran ini simalakama. Di satu sisi pemerintah mesti menghemat anggaran, di satu sisi akibat penghematan anggaran, berimbas banyak pada sektor-sektor lainnya. Termasuk bisnis hotel ini.
Menurutnya, Pemkot Pontianak juga mesti melihat dampak dari efisiensi ini. Dia pun meminta Wali Kota untuk mempertimbangkan terkait aturan larangan pelaksanaan perpisahan sekolah dan wisuda di hotel. Terlebih jika uang untuk kegiatan tersebut didapat dari hasil kesepakatan pihak orang tua dan sekolah.
“Kondisi seperti ini memang seperti simalakama. Sektor hotel juga harus tetap hidup di tengah efisiensi anggaran ini. Wali Kota juga harus bersikap melihat keadaan ini. Sebab sektor hotel juga menyumbang pendapatan untuk PAD,” ungkapnya.(iza)
Editor : Miftahul Khair