PONTIANAK POST – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung baru-baru ini di Kalimantan Barat (Kalbar) diharapkan menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalbar menyoroti persoalan serius yang hingga kini belum terselesaikan, yakni kekurangan guru jenjang SMA dan SMK yang jumlahnya mencapai lebih dari lima ribu orang.
Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto mengungkapkan, hasil rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menunjukkan kebutuhan guru SMA/SMK di Kalbar sebanyak 8.490 orang. Namun, yang baru terpenuhi hanya 3.067 orang. "Artinya, masih ada kekurangan sekitar 5.000 guru. Ini angka yang sangat besar dan perlu segera diatasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, krisis ini kian pelik karena adanya regulasi yang melarang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Dampaknya, banyak sekolah terpaksa memberhentikan guru honorer karena keterbatasan anggaran. "Guru honorer selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, terutama di daerah terpencil. Jika mereka berhenti total, layanan pendidikan akan lumpuh. Ini kondisi darurat yang harus disikapi dengan kebijakan konkret," tegasnya.
Suherdiyanto juga menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik, terutama di wilayah tertinggal. Ia meminta Gubernur Kalbar, Dinas Pendidikan, dan DPRD, khususnya Komisi V, segera duduk bersama mencari solusi. Ia mengingatkan agar kasus 17 guru honorer yang baru-baru ini dirumahkan tidak kembali terulang.
Masalah pendidikan di Kalbar, lanjutnya, tak hanya soal kekurangan guru. Berdasarkan data statistik 2024, Kalbar masih berada di peringkat enam hingga tujuh terbawah secara nasional dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah warga Kalbar hanya 7,6 tahun atau setara dengan anak kelas I SMP. "Ini pekerjaan rumah besar bagi kepala daerah. IPM rendah mencerminkan bahwa akses dan kualitas pendidikan masih belum merata," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kesenjangan pendidikan antara kota dan pelosok Kalbar masih sangat terasa. Banyak sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, laboratorium, serta infrastruktur dasar. "Distribusi guru juga timpang. Banyak guru menumpuk di kota, sementara daerah pelosok kekurangan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang benar-benar berani untuk mewujudkan keadilan pendidikan," jelasnya.
Memanfaatkan momentum Hardiknas 2025, PGRI Kalbar berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga sektor swasta, bisa bersinergi membenahi dunia pendidikan. "Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah daerah. Perlu keterlibatan semua pihak. Harus ada kemitraan agar IPM Kalbar meningkat dan pendidikan dapat dinikmati secara merata, khususnya di daerah terpencil," pungkasnya.(bar)
Editor : Hanif