PONTIANAK POST – Beberapa waktu terakhir, kepolisian mencatat peningkatan kasus tawuran yang melibatkan pelajar. Ironisnya, tak jarang para remaja ini kedapatan membawa senjata tajam seperti celurit, parang, hingga pedang. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat luas.
Menyikapi hal tersebut, berbagai langkah preventif mulai digencarkan. Di lingkungan sekolah, penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti terus diintensifkan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Program pencegahan perundungan (bullying) juga diperkuat sebagai salah satu akar masalah yang seringkali memicu terjadinya konflik antar kelompok remaja.
"Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya kekerasan dan konsekuensi hukum membawa senjata tajam," ujar seorang kepala sekolah di Pontianak.
"Layanan konseling juga kami sediakan bagi siswa yang membutuhkan dukungan psikologis."
Peran keluarga juga dinilai sangat krusial. Orang tua diimbau untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak-anak mereka. Komunikasi yang terbuka dan suportif diharapkan dapat mencegah remaja terjerumus dalam lingkungan yang negatif.
"Kami sebagai orang tua tentu sangat khawatir dengan isu ini. Kami berusaha untuk selalu memantau anak-anak kami dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan masalah secara damai," ungkap seorang wali murid saat ditemui.
Sementara itu, pihak kepolisian juga tidak tinggal diam. Patroli rutin di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya tawuran ditingkatkan. Tindakan tegas akan diberikan kepada para pelaku tawuran dan pemilik senjata tajam sesuai dengan hukum yang berlaku. Sosialisasi tentang bahaya senjata tajam dan konsekuensi hukumnya juga terus dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas remaja.
Sinergi antara pendidikan, penegakan hukum, dan peran aktif keluarga serta masyarakat diharapkan mampu menekan angka tawuran remaja dan mencegah penggunaan senjata tajam. Upaya berkelanjutan dan kesadaran dari semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda Pontianak.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Yoggy Perdana Putra minta Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengawasan terhadap aktivitas remaja yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya pengawasan tersebut, juga sebagai antisipasi terjadinya tawuran antar remaja.
“Aktivitas remaja keluar malam dengan membawa senjata tajam itu membuat masyarakat resah. Pemkot Pontianak mesti melakukan upaya pencegahan. Sebab jika terus dibiarkan, malah akan menjadi masalah kedepannya,” ujar Yoggy kepada Pontianak Post, Senin (5/5).
Pengawasan terhadap aktivitas negatif remaja mesti dilakukan dari tingkat pertama, yaitu orang tua. Sebab ketika pengawasan di rumah ketat, kejadian remaja yang menenteng senjata tajam di jalanan tidak mungkin terjadi.
Dia juga belum mengetahui motif para remaja membawa senjata tajam itu untuk apa. Apakah akan melakukan tawuran sesama kelompok remaja, atau aktivitas mereka hanya untuk pembuktian jati diri agar viral.
Kalau tujuan membawa sajam untuk melakukan tawuran antar remaja, ini sangat berbahaya. Sebab ketika kejadian tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, bukan tidak mungkin akan ada korban. Baik luka ataupun sampai menghilangkan nyawa seseorang. “Ini bahaya dan meresahkan,” ungkapnya.
Saat ini kata dia, Pemkot Pontianak juga tengah menyusun regulasi terkait aturan jam malam. Mungkin, dengan adanya aturan tersebut, ke depan hal-hal meresahkan seperti ini dapat tertangani.
“Kita tinggal menunggu saja, poin-poin dari aturan jam malam yang tengah disusun ini. ketika regulasinya sudah keluar, maka aturannya bisa dijalankan. Saya rasa, ketika aturan ini bisa mencegah terjadinya tawuran, sudah semestinya dijalankan,” ujarnya.
Mengenai keterlibatan unsur pengawasannya mestinya harus leading sektor. Artinya kerja ini tidak bisa sendiri. Harus kolaborasi. Mulai dari Pemkot Pontianak, pihak sekolah, guru, TNI/Polri hingga keterlibatan dari masyarakat.
Dengan adanya pengawasan bersama, diharap kejadian kenakalan remaja di Pontianak tidak kembali terjadi. “Kejadian ini menjadi perhatian kami. Pastinya dalam waktu dekat ini akan kami bahas di legislatif. Utamanya di Komisi IV,” ungkapnya.(iza)
Editor : Hanif