PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng sejumlah mitra pembangunan guna memperkuat pendampingan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda nasional dalam peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani, menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut resmi dimulai melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalbar dan empat mitra strategis, yaitu Yayasan Sangga Bumi Lestari, Rainforest Alliance, Yayasan IAR Indonesia (YIARI), dan PT Pribumi.
“Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat peran pendampingan di tengah masyarakat hutan, serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang kesejahteraan, pangan, dan lingkungan,” ujar Adi Yani, Selasa (6/5).
Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memungkinkan daerah bekerja sama dengan mitra non-pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis.
Adi Yani juga menyampaikan bahwa Kalbar termasuk daerah yang cukup maju dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Akses kelola hutan bagi masyarakat bisa berlangsung hingga puluhan tahun, bahkan tanpa batas waktu dalam skema Hutan Adat, selama komunitas hukum adat masih diakui.
Hingga kini, lebih dari 14 organisasi tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (P3S) Kalbar. Bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mereka menjalankan pendekatan terpadu berupa penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan hutan, serta pengembangan usaha berbasis hasil hutan non-kayu.
“Pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk menanam komoditas pangan menjadi bagian dari strategi kita dalam menjaga ketahanan pangan,” tambah Adi Yani.
Ia berharap sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kalbar, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan. (mse)
Editor : Hanif