Kalbar Ternyata Pernah Berstatus Daerah Istimewa, Babak Penting yang Jarang Diketahui

PONTIANAK POST – Tidak banyak masyarakat yang mengetahui Kalimantan Barat pernah menyandang status sebagai daerah istimewa dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum terbentuknya provinsi-provinsi seperti saat ini, Kalbar pernah memiliki kedudukan khusus dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS).
Hal itu disampaikan Chamsyah, ahli sejarah Keraton Kadriyah Pontianak. Menurut dia penyebutan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa terjadi sebelum wilayah tersebut sepenuhnya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status itu lahir pada masa ketika Indonesia masih menggunakan konstitusi RIS setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda.
"Pada masa itu Kalimantan termasuk Kalbar pernah disebut sebagai daerah istimewa. Namun status tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Chamsyah saat berbincang-bincang dengan Pontianak Post, belum lama ini.
Chamsyah yang juga alumnus Studi Sejarah PGRI Pontianak ini menjelaskan, perubahan tersebut terjadi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli. Dekrit ini memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu, penyebutan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa tidak lagi digunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berawal dari Penyatuan Kesultanan dan Kerajaan
Berdasarkan catatan sejarah yang diulas dalam kanal YouTube Bimo K.A, embrio Daerah Istimewa Kalimantan Barat bermula pada tahun 1946 ketika berbagai kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat berupaya membangun pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas wilayah pasca-Perang Dunia II dan berakhirnya pendudukan Jepang.
Saat itu terdapat 12 kesultanan dan kerajaan serta tiga daerah neo-swapraja yang tersebar di Kalimantan Barat. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Sultan Hamid II Alkadrie, penguasa Kesultanan Pontianak, menginisiasi penyatuan seluruh wilayah swapraja tersebut ke dalam satu entitas pemerintahan.
Upaya itu membuahkan hasil. Pada 28 Oktober 1946, para pemimpin kerajaan dan kesultanan menyepakati pembentukan Dewan Kalimantan Barat melalui sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Dewan Kalimantan Barat.
Lahirnya Daerah Istimewa Kalimantan Barat
Baca Juga: Deputi LAN Apresiasi Komitmen Gubernur Norsan, Kalbar Ukir Sejarah Jadi Penyelenggara PKN II
Masih berdasarkan penjelasan kanal YouTube Bimo K.A, Dewan Kalimantan Barat kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang lebih kuat. Para penguasa lokal sepakat meningkatkan statusnya menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
Pengesahan DIKB dilakukan pada 12 Mei 1947 di Pontianak. Dalam struktur pemerintahan tersebut, Sultan Hamid II dipercaya menjadi pemimpin utama yang didampingi sejumlah tokoh dari kerajaan dan kesultanan lainnya.



