Pemotongan Hingga Rp 1 Miliar Dinilai Merugikan Masyarakat dan Mengganggu Kredibilitas DPRD
PONTIANAK POST - Pemotongan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam APBD 2025 menuai kritik keras dari kalangan wakil rakyat. Salah satunya datang dari H. Subhan Nur, anggota DPRD Kalbar dari Daerah Pemilihan Sambas.
Menurutnya, pemotongan program pokir-pokir tersebut mencapai nilai hingga Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Jumlah yang sangat besar, dan berdampak langsung kepada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program hasil aspirasi saat reses. "Kami sudah berjanji saat reses ke desa-desa, dusun-dusun. Ada jalan rusak, jembatan yang perlu diperbaiki, ada juga program ekonomi untuk masyarakat, bantuan rumah ibadah. Tapi semua itu tak bisa direalisasikan karena anggarannya dicoret,” ujarnya dengan nada prihatin.
Politisi NasDem Kalbar ini menjelaskan bahwa pokir yang dipotong sebelumnya sudah dibahas dan disepakati bersama antara tim anggaran DPRD dan Pemprov Kalbar. Sudah disetujui, meskipun belakangan adanya efisiensi anggaran. Padahal banyak program pokir dirancang memperbaiki infrastruktur publik berupa jalan, jembatan, sistem pengairan, bantuan rumah ibadah, hingga program ekonomi kerakyatan. Program normalisasi parit misalnya, tidak hanya membantu petani, tetapi juga mengurangi risiko banjir di musim hujan. "Manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Banyak pekerjaan juga yang terserap. Namun tetap ada yang dicoret," ujarnya.
Efisiensi Tidak Harus Potong Janji Wakil Rakyat.
Meski Pemerintah Provinsi Kalbar beralasan bahwa pemotongan dilakukan sebagai upaya efisiensi anggaran, Subhan menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menyasar program yang merupakan janji politik wakil rakyat kepada masyarakat. "Banyak sektor lain yang sudah dikurangi, seperti biaya perjalanan dinas, pertemuan luar daerah, atau konsumsi. Kenapa malah pokir yang dipotong? Ini kan janji kita sebagai wakil rakyat. Kenapa pokir juga harus diefisiensikan. Kan, anggaran lain sudah diefisiensikan alias dikurangi. Kabarnya kami dari pencoretan tersebut oleh Bappeda dan atas perintah,” tanyanya retoris.
Anggota DPRD "Talangi" Dana Pokir Sendiri.
Lebih lanjut, Subhan bahkan mengaku terpaksa menalangi dana pribadi hingga ratusan juta rupiah untuk memenuhi komitmen bantuan pendidikan ke madrasah-madrasah yang belum tersentuh anggaran. Hal ini ia lakukan agar janji-janji yang telah dibuat tidak terkesan hanya omong kosong. "Ada anggota dewan yang sampai talangin sendiri anggaran hingga Rp 200 jutaan untuk bantuan madrasah yang sudah tak layak lagi. Ini bukti, betapa pentingnya program pokir kami ke masyarakat. Sebab, kami tidak mau dianggap berbohong. Lebih baik pakai dana pribadi kami, daripada dikatakan sebagai pembohong oleh rakyat. Padahal sebelumnya anggaran tersebut sudah ada, tetapi dicoret. Ada apa ini ? ” katanya dengan nada penuh tanya.
Di sisi lain, Subhan juga mempertanyakan soal Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun sebelumnya yang tidak dikembalikan ke APBD berikutnya. Menurutnya, hal ini semakin memperuncing dan tak memperjelas kemana anggaran Silpa dilarikan. Apakah masuk ke proses anggaran berikutnya atau kemana. "Andai dulu anggaran real Silpa dikembalikan ke posisinya meskipun terjadinya efisiensi, mungkin anggaran program-program kerakyatan dari pokir wakil rakyat masih bisa dialokasikan ulang. Tetapi sampai kini, belum ada kejelasan. Yang ada, pokir kami terpotong di tahun 2025,” imbuhnya.
Di sisi lain, Yusmiadi, anggota BPD Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, menyatakan bahwa masyarakat sangat menggantungkan harapan pada bantuan-bantuan yang sebelumnya dijanjikan melalui pokir DPRD. "Banyak sekolah dan fasilitas umum di sini yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kami berharap janji para wakil rakyat bisa tetap diwujudkan, meskipun anggarannya sempat dicoret,” kata Yusmiadi di Sambas.
Subhan Nur berharap Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, dapat turun tangan meninjau ulang kebijakan pemotongan pokir. Ia menilai, meskipun Pemprov berhasil mendapat predikat WTP dari BPK untuk LHP APBD 2024, kredibilitas dan hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat tidak boleh terabaikan. “Justru, kami apresiasi langkah Plt Gubernur Harrison sebelumnya, yang berani dan membantu mencairkan dana hibah rumah ibadah di tahun sebelumnya juga. Sekarang tinggal bagaimana beliau bisa melihat kembali perlunya pokir-pokir ini direalisasikan, demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tutupnya.(den)
Editor : Hanif