PONTIANAK POST — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa tren kenaikan harga beras di sejumlah wilayah tetap patut diwaspadai. Meski masih berada dalam batas harga eceran tertinggi (HET), beras menjadi salah satu komoditas utama yang mendorong kenaikan harga di awal Juni.
Imbauan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/6). Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson bersama sejumlah kepala perangkat daerah turut mengikuti rapat dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam pemaparannya, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa deflasi Mei 2025 menjadi catatan khusus karena berbeda dari pola historis yang biasanya mencatat inflasi pada bulan tersebut. “Inflasi Mei 2022 pernah mencapai 0,40%, namun tahun ini justru deflasi terbesar sebesar 0,37%,” ungkapnya.
Kendati demikian, beberapa komoditas seperti tomat, tarif pulsa, dan tarif angkutan udara tetap mengalami inflasi. Pudji menambahkan, pada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 25 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil. Beras dan daging ayam ras menjadi dua komoditas penyumbang utama kenaikan IPH.
Menanggapi kondisi tersebut, Wamendagri Bima Arya meminta seluruh stakeholder daerah meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap dinamika harga beras dan minyak goreng bersubsidi MinyaKita.
“Meski harga beras di zona 1, 2, dan 3 masih dalam HET, tren kenaikannya harus menjadi perhatian bersama. Apalagi beras dan minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong koordinasi lintas sektor agar harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil, khususnya menjelang potensi gejolak harga di pertengahan tahun. “Jangan sampai kelengahan di satu sisi membuat harga-harga melonjak di lapangan. Kita perlu cegah lebih awal,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan perwakilan daerah dari seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan komitmennya untuk terus memantau harga komoditas strategis guna menjaga daya beli masyarakat. (mse)
Editor : Hanif