PONTIANAK POST — Nama Kalimantan Barat (Kalbar) selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah kaya sumber daya alam. Namun di balik potensi besar itu, ternyata menyimpan masalah serius yang sudah berlangsung lama. Maraknya aktivitas ilegal mulai dari penggerebekan gudang pelumas diduga palsu, tambang emas ilegal, hingga perusahaan kelapa sawit nakal.
Hal ini menjadi sorotan tajam dari Haji Subhan Nur, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Ia mendukung penuh langkah Wakil Gubernur Kalbar dalam menertibkan praktik-praktik ilegal yang dinilainya telah merugikan negara dan masyarakat.
“Kita dukung tindakan Wakil Gubernur terkait penggerebekan pelumas ilegal di Gudang Extra Joss, Kubu Raya. Ini sudah lama kita amati, bahwa Kalbar seperti surganya sesuatu yang ilegal, termasuk pelumas dan oli palsu,” kata Subhan saat diwawancarai, Selasa(24/6).
Menurutnya, aktivitas ilegal bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga melibatkan oknum-oknum yang diduga memperkaya diri dengan mengorbankan kekayaan negara. "Putaran uang dari bisnis ilegal ini sangat besar. Bahkan, jika tidak salah, ada pemain-pemain lain yang belum tersentuh. Harus dibuka seluas-luasnya oleh aparat penegak hukum," tegasnya.
Triliunan Rupiah Raib Akibat Tambang Ilegal.
Subhan juga menyebutkan kerugian negara akibat pertambangan ilegal, khususnya emas, mencapai angka triliunan rupiah. Fakta ini bukan hanya klaim politisi, namun juga disampaikan langsung oleh aparat penegak hukum.
Sayangnya, ia menyesalkan kurangnya perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus-kasus ini. Padahal, banyak temuan korupsi dan pelanggaran hukum yang seharusnya ditindaklanjuti.
“Yang diributkan Dewan saja, bisa jadi temuan hukum. Tapi kenapa yang lebih besar, seperti tambang ilegal ini, tidak diamati? KPK harus turun tangan!” tandasnya.
Perusahaan Sawit Nakal Ampun-ampunan Rampas Hak Rakyat.
Selain tambang dan pelumas ilegal, Subhan juga menyoroti ulah perusahaan kelapa sawit yang tidak taat aturan. Banyak masyarakat yang haknya dirampas, aset pemerintah dirusak, hingga lahan relokasi banjir seenaknya diubah statusnya untuk kepentingan bisnis. Ulah oknum perusahaan tersebut yakni PT.S.. berada di Sambas.
“Bayangkan, mereka bahkan mengubah status lahan relokasi banjir hanya demi keuntungan sendiri. Mereka datang, merusak, tapi tak pernah peduli dengan dampaknya pada masyarakat,” ujar Subhan geram.
Ketua DPD NasDem Sambas ini mencontohkan kasus PT Duta Palma di Sambas-Bengkayang sebagai simbol nyata perusahaan sawit nakal di Kalbar. Meski begitu, ia menyampaikan apresiasi kepada Tim Garuda yang dibantu Presiden Prabowo dalam upaya memperbaiki nasib petani sawit.
“Saatnya usir perusahaan nakal yang sudah terbukti merugikan rakyat. Investasi boleh masuk, tapi harus membawa berkah, bukan musibah,” tegasnya.
Haji Subhan menutup wawancara dengan harapan agar semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga penegak hukum, benar-benar serius memberantas praktik ilegal di bumi Tanjungpura ini.
“Kita ingin Kalbar tidak lagi menjadi surga bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Ini adalah tanah yang kaya, dan kekayaannya harus dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir orang,” tutupnya.(den)