PONTIANAK POST – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada Gubernur Kalbar terkait desakan pencopotan dirinya yang sempat disuarakan pegawai di lingkungan DPPPA Kalbar.
Herkulana membantah seluruh tudingan yang dilayangkan kepadanya, termasuk terkait arogansi, kekerasan verbal, hingga dugaan pilih kasih dalam penugasan perjalanan dinas.
Ia menegaskan langkah-langkah yang diambilnya justru bertujuan mendorong percepatan, dan inovasi kerja dalam mendukung visi-misi gubernur, terutama di bidang kesetaraan gender.
“Saya bentuk tim percepatan capaian indikator kinerja kelembagaan. Tim ini terdiri dari pegawai yang memiliki kemampuan, dan kompetensi. Dari sinilah mungkin muncul rasa tidak senang dari sebagian pegawai yang merasa tidak dilibatkan,” ujarnya.
Herkulana juga menanggapi langsung tudingan perlakuan terhadap Deri Octaris Cowari, koordinator forum yang melayangkan surat desakan ke Gubernur.
Menurutnya, Deri merupakan pegawai yang bermasalah karena jarang masuk kantor dan menolak menjalankan piket di Rumah Perlindungan Anak, termasuk saat menangani korban kekerasan seksual.
“Saya tegur karena dia menolak piket jaga korban anak yang sangat membutuhkan perhatian. Itu kewajiban. Bukan karena saya tidak suka,” tegasnya.
Terkait pembagian surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dianggap tidak adil, Herkulana menegaskan bahwa penugasan dilakukan sesuai kebutuhan, dan tidak bersifat hak tetap. Ia juga membantah adanya SPPD fiktif di lingkungan dinas yang dipimpinnya.
“Saya tidak tahu soal bidang lain, tapi kalau di sekretariat, tidak ada itu SPPD fiktif. Silakan saja diperiksa oleh inspektorat,” ucapnya.
Menjawab tudingan kekerasan verbal, Herkulana menyebut bahwa bahasa sehari-hari di lingkungan kantor lebih kepada candaan antar staf, bukan penghinaan atau perundungan.
“Mungkin karena suara saya keras, dianggap marah. Padahal itu gaya saya. Tapi tidak ada kekerasan verbal, apalagi pembulian,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tudingan dirinya sering tidak berada di kantor tidak berdasar. Seluruh perjalanan dinas yang dilakukan, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, termasuk kegiatan rapat, sosialisasi, edukasi, serta kerja sama lintas lembaga.
“Kalau ke Jakarta pun, saya duduk dari awal sampai selesai. Bukan untuk senang-senang,” ujarnya.
Herkulana juga membantah terkait isu mogok kerja yang akan dilakukan pegawai. Menurutnya itu tidak benar, dan dirinya sudah mengumpulkan seluruh pegawai di dinasnya. Sehingga ia memastikan pelayanan oleh DPPPA Kalbar tidak terpengaruh.
“Kalau pun ada satu orang yang mogok, tidak akan mengganggu pelayanan, termasuk di shelter. Karena staf UPT kami andal, dan yang mengancam mogok itu justru yang jarang masuk kerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, sempat beredar surat terbuka yang dilayangkan kepada Gubernur Kalbar berisi tuntutan pencopotan Herkulana Mekarryani dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalbar.
Surat tersebut ditandatangani oleh 25 orang pegawai yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Kalbar. Dalam surat itu, para pegawai mengaku resah dan tertekan sejak Herkulana memimpin instansi tersebut awal tahun 2024.
Mereka menilai kepemimpinan Herkulana sarat dengan ketidakadilan, arogansi, kekerasan verbal, serta kebijakan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat. Salah satu poin yang disorot adalah dugaan pembagian perjalanan dinas yang tidak merata, serta sikap mempermalukan bawahan di depan umum.
Koordinator forum, Deri Octaris Cowari, dalam surat tersebut menyebut bahwa itu merupakan bentuk keprihatinan mendalam setelah sebelumnya sejumlah pegawai sempat menyampaikan keluhan langsung kepada Gubernur Kalbar tiga bulan lalu, namun belum ada tindak lanjut berarti.
Deri juga menegaskan bahwa jika tuntutan tidak direspons, para pegawai akan melakukan mogok kerja, yang berpotensi mengganggu pelayanan, termasuk bagi anak-anak korban kekerasan yang tengah berada di shelter.
Surat tuntutan tersebut telah ditembuskan ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, hingga Polresta Pontianak, serta dilampiri sejumlah bukti yang memperkuat pengaduan para pegawai.(bar)
Editor : Hanif