PONTIANAK POST – Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) dari sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Pasalnya, meskipun Kalbar menjadi salah satu lumbung sumber daya alam nasional, porsi DBH yang diterima daerah ini dinilai masih jauh dari proporsional.
Pernyataan tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7). Forum ini digagas oleh Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud, sebagai upaya bersama memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sumber daya alam.
"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Gubernur Kaltim. Ini bukan hanya soal forum, tapi momentum perjuangan kita bersama. Jangan sampai berhenti di sini,” ujar Norsan di hadapan para kepala daerah lainnya.
Menurutnya, suara kolektif dari daerah-daerah penghasil SDA sangat penting untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah lama terjadi. Ia mengingatkan bahwa perjuangan serupa pernah dilakukan bersama Gubernur Irsan Noor, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
Kehadiran Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) disebut Norsan sebagai peluang strategis untuk memperkuat tekanan kepada pemerintah pusat.
“Semoga dari sini kita bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang langsung sampai ke Presiden. Ini masalah bersama, bukan hanya Kalbar. Kaltim dan banyak provinsi lain juga mengalami hal serupa,” ucapnya.
Ia mencontohkan kondisi Kalbar sebagai produsen CPO terbesar kedua setelah Riau, namun hanya menerima DBH sawit tak sampai empat persen. Dari perkebunan sawit seluas lebih dari 6 juta hektare, penerimaan DBH justru merosot.
“Bayangkan, tahun ini kita hanya dapat sekitar Rp10 miliar. Padahal sebelumnya masih bisa mencapai Rp24 miliar. Ini jelas tidak sebanding,” tegasnya.
Lebih lanjut, Norsan menekankan pentingnya kekompakan antar-gubernur agar aspirasi daerah bisa benar-benar terdengar.
“Kalau kita bergerak sendiri, hasilnya belum tentu maksimal. Tapi jika kita bersatu, suara kita lebih kuat dan sulit diabaikan,” tutupnya.
Norsan berharap forum ini menjadi momentum bersama dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sumber daya alam. (mse)
Editor : Hanif