PONTIANAK POST – Pemprov Kalbar memberikan keringanan berupa diskon dan pembebasan denda pajak kendaraan. Diskon tersebut diberikan berdasarkan tingkat keterlambatan dan status kendaraan.
“Kami berikan diskon hingga 50 persen, tergantung jenis tunggakan. Ini kebijakan strategis yang sejalan dengan Operasi Patuh, berlaku dari 30 Juni hingga 20 Desember 2025,” jelas Gubernur Kalbar Ria Norsan.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan Pemprov Kalbar pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang secara resmi menggelar Operasi Patuh Kapuas 2025 melalui Apel Gelar Pasukan di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Senin (14/7).
Tak hanya itu, Norsan juga menyebut memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalbar dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Lanjut Norsan, dengan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah, Operasi Patuh Kapuas 2025 diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dan membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Kendaraan tanpa dokumen resmi akan langsung ditangani oleh tim reserse untuk proses hukum lebih lanjut.
Kegiatan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto itu menandai dimulainya operasi selama 14 hari untuk menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalbar.
Kapolda Kalbar menyebutkan bahwa operasi kali ini mengusung pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Tidak hanya fokus pada penindakan hukum, Operasi Patuh Kapuas juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara aman dan tertib serta mendorong pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan seperti pembayaran pajak dan perpanjangan SIM.
“Operasi ini menjadi sarana penting dalam mengingatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, termasuk menggunakan kendaraan layak pakai, taat pajak, dan menghindari tindakan membahayakan di jalan,” ujar Irjen Pipit usai apel.
Polda Kalbar juga berkolaborasi dengan Bapenda, Jasa Raharja, dan stakeholder lainnya untuk memfasilitasi layanan langsung di lokasi razia. Layanan ini mencakup pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan administrasi SIM yang kadaluwarsa.
“Kami lakukan secara persuasif. Warga yang kedapatan pajak mati atau SIM habis bisa langsung kita bantu proses administrasinya di tempat. Harapannya, operasi ini bukan semata soal tilang, tetapi juga solusi dan edukasi,” tambah Kapolda.
Operasi ini akan difokuskan di beberapa titik rawan kecelakaan serta waktu-waktu krusial seperti malam hari dan akhir pekan yang sering dimanfaatkan untuk balap liar. Selain itu, wilayah blank spot atau area minim sinyal juga menjadi perhatian karena menyulitkan penanganan cepat jika terjadi insiden.
“Pemetaan sudah dilakukan. Penindakan akan tegas, termasuk terhadap kendaraan bodong tanpa surat resmi. Bahkan anggota kepolisian dan keluarganya pun tidak luput dari penegakan hukum,” tegas Pipit.
Dukungan terhadap Operasi Patuh Kapuas 2025 juga datang dari Gubernur Kalbar Ria Norsan. Ia menilai operasi ini sebagai momentum penting untuk menyadarkan masyarakat agar taat hukum dan mengurus kembali kewajiban pajak yang selama ini terabaikan.
“Masih banyak masyarakat yang STNK atau BPKB-nya mati. Dengan adanya operasi ini, kita harapkan mereka sadar dan segera mengurus,” kata Norsan.
Apel gelar pasukan turut dihadiri para pejabat utama Polda Kalbar, perwakilan OPD Pemprov Kalbar, serta sejumlah instansi vertikal terkait, menandakan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan operasi ini. (mse)
Editor : Hanif