PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan kesiapan peluncuran Sekolah Rakyat. Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, mengatakan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan serta mengatasi kerentanan sosial di daerah.
Klabar menjadi salah satu provinsi yang telah mempersiapkan pelaksanaan program ini secara aktif. “Ini program penting untuk anak-anak dari keluarga rentan. Kami pastikan seluruh fasilitas pendidikan dan asrama yang disiapkan memenuhi standar,” ujar Raminuddin, Kamis (17/7).
Di sekolah rakyat, setiap siswa akan mendapatkan perlengkapan belajar yang lengkap, mulai dari seragam sekolah, pakaian olahraga, hingga pakaian tidur. Mereka juga akan dibekali gadget untuk keperluan pembelajaran digital, yang penggunaannya akan diawasi ketat oleh tenaga pengajar.
“Gadget hanya digunakan saat belajar di sekolah dan tidak boleh dibawa pulang. Kami siapkan pengawasan khusus agar penggunaannya tetap dalam kendali,” jelasnya.
Untuk tempat tinggal, disediakan asrama berstandar tinggi dengan kamar ber-AC, toilet dalam, shower, dan pemanas air. Satu kamar akan dihuni oleh empat siswa, sedangkan guru menempati kamar terpisah berisi dua orang.
Kuota Awal 90 Siswa, Pendaftaran Sudah Dibuka
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat di Kalbar akan membuka empat ruang kelas: dua rombel untuk SD, satu untuk SMP, dan satu untuk SMA, dengan total kuota 90 siswa. Proses pendaftaran dibuka sejak 14 Juli hingga 17 Juli 2025.
Verifikasi data calon siswa dilakukan secara ketat melalui kunjungan rumah (home visit) oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH). Hal ini untuk memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan rentan yang dapat diterima.
“Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi ngaku miskin, pasti gugur. Jadi semua diverifikasi langsung,” tegas Raminuddin.
Sebanyak 600 petugas SDMPKH yang tersebar di seluruh Kalbar turut dilibatkan dalam proses pendataan dan seleksi ini.
Siapkan Tenaga Pengajar
Meski proses rekrutmen guru dan kepala sekolah masih menunggu keputusan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kalbar telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara.
“Kami siap bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan bersama Kemensos untuk membahas penempatan guru dan kepala sekolah,” katanya.
Sementara itu, proses pembangunan dan penataan fasilitas belajar oleh Satker PUPR Kalbar ditargetkan rampung awal Agustus. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar ditargetkan bisa dimulai pada pertengahan bulan depan.
“Kami optimistis pertengahan Agustus proses belajar sudah bisa dimulai. Ini langkah besar untuk anak-anak Kalbar yang selama ini tertinggal pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Raminuddin.(ant)
Editor : Hanif