PONTIANAK POST - Hubungan antara Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, menunjukkan perkembangan positif. Pertemuan bilateral terbaru antara Gubernur Kalimantan Barat dengan perwakilan Pemerintah Negara Bagian Sarawak menyepakati langkah konkret menuju penguatan kolaborasi lintas batas, yang mencakup berbagai sektor strategis seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan wilayah.
Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah Bin Ali Hassan, perwakilan pemerintah negara bagian Sarawak-Malaysia mengatakan bahwa salah satu fokus yang diperkuat kedua negara ini adalah penguatan konektivitas wilayah, baik melalui jalur darat maupun udara. Selain itu, pertemuan ini juga membahas berbagai peningkatan layanan antar perbatasan di masing-masing wilayah untuk mempermudah perdagangan.
“Kita mau melihat bagaimana kita dapat mengembangkan lagi, dari segi perdagangan, aspek pelaburan (investasi,red) yang merangkumi banyak sektor. Kita mempunyai potensi yang begitu hebat, kedua-dua wilayah ini,” tuturnya usai pertemuan yang digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (29/7).
Kedua negara ini, menurutnya, melihat potensi yang besar masing-masing negara untuk saling bekerja sama. Terlebih saat ini konektivitas antarnegara kian mudah setelah pembukaan kembali rute penerbangan langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur. Rute ini rencananya akan mulai beroperasi pada September mendatang.
Selain itu, dari sektor transportasi darat, trayek bus dari Kuching ke Singkawang juga tengah beroperasi dan bakal ditingkatkan guna mendorong mobilitas warga serta aktivitas ekonomi antarwilayah.
“Dari segi road connectivity, sebagian besar sudah berjalan, dan kita akan terus mempertingkatkan,” tambah Awang Tengah.
Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai peluang pengembangan investasi lintas negara. Menurut Datuk Amar, Kalimantan Barat dan Sarawak sama-sama memiliki potensi ekonomi yang besar, baik di sektor pariwisata, jasa, maupun properti. Kolaborasi yang lebih luas dalam bidang ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak.
Selain itu, tambahnya, kerja sama di bidang kelistrikan, di mana sejak tahun 2016 Kalimantan Barat telah mendapatkan pasokan listrik dari Sarawak. “Ini adalah merupakan satu bentuk kerja sama. Ini kita akan teruskan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menekankan bahwa hubungan antara Kalbar dan Sarawak telah lama berlangsung dalam berbagai bentuk, dari perdagangan barang, hingga kerja sama infrastruktur. “Banyak komunitas yang sudah kita kirim ke sana, seperti perikanan, buah-buahan, dan CPO,” jelas Ria Norsan.
Ia juga menyoroti kerja sama di bidang kelistrikan, di mana sejak tahun 2016 Kalimantan Barat telah mendapatkan pasokan listrik dari Sarawak. Distribusi listrik ini terutama menjangkau wilayah perbatasan seperti Badau di Kapuas Hulu dan Aruk di Kabupaten Sambas.
“Kita dibantu mereka yang di daerah Badau, kemudian daerah Sambas sebelah sana itu Aruk, termasuk juga Bengkayang. Jadi kita saling menguntungkan,” terangnya.
Namun, Gubernur Kalbar juga mencatat adanya tantangan di mana lalu lintas antarnegara yang kerap menyulitkan warga perbatasan untuk beraktivitas secara bebas. Untuk mengatasinya, dibuka kembali wacana pembentukan skema lintas batas terbatas tanpa paspor, khususnya bagi warga lokal.
Skema ini disebut Pas Lintas Batas, yang mana dokumen ini berfungsi sebagai pengganti paspor dan visa untuk warga yang tinggal di daerah perbatasan, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan lintas batas tradisional ke negara tetangga. “Tapi pakai tidak lama, bisa masuk selama 1-3 hari saja,” terangnya.
Muhammad Fahmi, Ketua Komite Kadin Indonesia Bidang Perbatasan, menilai pertemuan ini memberikan harapan baru bagi akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. Ia menilai bahwa diskusi yang terjalin tidak hanya membahas wacana umum, tetapi juga mengarah pada langkah-langkah konkret yang bisa segera ditindaklanjuti. “Ini menjadi harapan besar karena Sarawak punya banyak agenda pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
Sejalan dengan rencana Gubernur Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi perbatasan, Kadin pun telah menyiapkan sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah pembentukan task force bersama antara Kadin Indonesia dan Sarawak Chamber of Commerce and Industry. Kelompok kerja ini akan menjadi forum operasional untuk menyusun sekaligus merinci siapa melakukan apa di lapangan.
Di samping itu, Kadin juga melihat peluang besar untuk mengembangkan Zona Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan perbatasan. Kawasan ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan UMKM antarnegara. Sarawak sendiri, menurut Fahmi, sedang mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Adapun dari segi manufaktur, tambahnya, Kalbar dapat memainkan peran penting sebagai mitra penyedia bahan baku dan tenaga kerja. Tak kalah penting, kerja sama ini dapat mendorong agenda ekonomi hijau. Sarawak disebut tengah mengembangkan sektor energi terbarukan, termasuk biomassa, tenaga air, dan panel surya. Fahmi menilai, Kalbar sebagai wilayah perbatasan juga bisa mengambil bagian dalam kolaborasi ini, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur.
Namun demikian, permasalahan dalam hubungan dagang lintas batas Kalbar–Sarawak masih berkutat pada adanya hambatan regulasi ekspor-impor. Menurut Fahmi, selama ini barang-barang dari Kalbar relatif mudah masuk ke wilayah Sarawak, namun sebaliknya barang dari Sarawak sering menghadapi hambatan ketika masuk ke Indonesia.
“(barang) Kalbar masuk ke sana mudah, tapi barang mereka (pengusaha Sarawak,red) masuk ke sini itu (ada kendala), banyak concern atau kendala-kendala, baik itu dari nominal yang dibelanjakan dan segala macamnya,” terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kadin Indonesia telah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mencari solusi bersama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengiriman surat resmi dari Kadin guna mendorong penyelarasan aturan lintas batas, sehingga aktivitas dagang bisa berjalan dengan lebih baik. (sti)
Editor : Hanif