PONTIANAK POST – Harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang seharusnya hanya Rp19.500-23.000 per tabung kini melambung hingga menyentuh angka Rp30 ribu hingga Rp40 ribu di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Melawi. Kondisi ini memicu kegelisahan masyarakat dan mendapat respons keras dari wakil rakyat.
Ritaudin, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu mengungkapkan kegeramannya setelah menerima sejumlah laporan dari warga. Ia menyebut, dalam seminggu terakhir, banyak keluhan masuk terkait kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji subsidi di wilayahnya.
“Warga Melawi melapor, dari pengecer mereka beli gas 3 kg dengan harga Rp26-27 ribu, bahkan ada yang sampai Rp30 ribu. Di daerah pedalaman, harganya bisa tembus Rp40 ribu per tabung. Ini sangat tidak wajar,” tegas Ritaudin, kemarin.
Menurutnya, kondisi ini bukan karena benar-benar kekurangan stok, melainkan disebabkan praktik monopoli dan permainan harga oleh oknum agen atau pangkalan besar.
“Barang seolah-olah langka, padahal sebenarnya tersedia. Ini trik bisnis nakal, buat stok terbatas, harga naik, permintaan tinggi. Itu hukum ekonomi yang dimanipulasi,” ujar politisi PAN Kalbar ini.
Ritaudin menekankan, langkah ini sangat merugikan masyarakat miskin yang sangat bergantung pada gas bersubsidi. “Ini hak dasar rakyat. Jangan sampai program subsidi pemerintah justru dinikmati oleh segelintir orang yang punya akses dan modal besar," ucapnya.
Dia pun mendesak Pertamina dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Meski sudah ada kabar bahwa Pertamina akan menambah alokasi gas subsidi di Melawi, Ritaudin menegaskan bahwa pengawasan di lapangan harus diperketat.
"Kalau sampai sekarang belum ada tindakan nyata, kami sebagai wakil rakyat akan turun langsung ke lapangan. Kita akan sidak ke agen, pangkalan, dan pengecer. Tidak boleh ada yang main-main dengan kebutuhan pokok rakyat," jelasnya.
Lebih jauh, Ritaudin menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan terbaru pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang akan menyalurkan barang subsidi melalui koperasi desa, khususnya Koperasi Merah Putih.
"Kita sangat setuju! Penyaluran melalui koperasi desa bisa mencegah monopoli, memastikan harga transparan, dan menjangkau masyarakat paling bawah. Ini solusi yang adil dan berkeadilan,” katanya.
Ia berharap, sistem baru ini bisa segera diimplementasikan di Kalimantan Barat, terutama di daerah pedalaman seperti Melawi.
“Koperasi punya peran strategis. Mereka bisa jadi penyeimbang, bukan hanya sebagai penyalur, tapi juga pengawas. Harga jelas, keuntungan jelas, dan rakyat tidak dipermainkan," ucapnya.
Ritaudin menutup pernyataannya dengan pesan tegas. “Kami tidak akan diam. Jika harga gas 3 kg masih melambung dan tidak ada tindakan, DPRD siap turun. Karena rakyat butuh keadilan, bukan spekulasi," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair